Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19, DPR: Beban Negara Makin Berat Bila Semua Wilayah Terjangkit - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19, DPR: Beban Negara Makin Berat Bila Semua Wilayah Terjangkit

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Pemerintah pusat diminta untuk menerbitkan kebijakan yang tegas terkait larangan mudik lebaran. Hal itu untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19).

Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa penularan virus Covid-19 begitu cepat dan masih dalam kategori tidak mudah untuk dikendalikan.

“Kalau lihat perkembangan yang terus meningkat seperti ini, saya kira ada baiknya Pemerintah secara tegas mengatakan untuk masyarakat yang ada di perkotaan enggak usah mudik dulu,” kata Sadarestuwati, dalam keterangan resminya, di Jakarta.

Ia mengatakan, larangan mudik perlu ditegaskan lagi untuk mencegah penyebaran semakin meluas ke sejumlah daerah.

Politisi perempuan dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun mengingatkan, bahwa beban negara akan semakin berat jika sampai semua wilayah terjangkit Covid-19.

Karenanya, seluruh elemen masyarakat, harus sama-sama berusaha mencegah sebaran virus Corona jangan sampai tumbuh begitu cepat penularannya di daerah-daerah.

Dijelaskan, masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melaksanakan mudik. Untuk itu ia mengusulkan, peraturan larangan mudik bisa menjadi aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dibuat Pemerintah Pusat itu sendiri.

“Iya, bisa dijadikan satu (dengan PP PSBB). Sebagian masyarakat kita ini belum punya kesadaran individu yang tinggi. Mau tidak mau, memang kita butuh kesadaran individu dari diri kita. Kita harus ikut mendukung pemerintah yang sedang berupaya mencegah penyebaran virus Covid-19,” tegas anggota Komisi V, DPR RI ini.

Ia meminta agar peraturan tersebut kelaknya memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian.

“Saya rasa, kalau butuh dibuatkan aturan saklek seperti itu, maka harus ada kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan yang berisikan tentang bagaimana mereka yang masyarakat bawah yang terkena imbas bisa melanjutkan kehidupan,” tutupnya. (DL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi III DPR Berharap, Polri Harus Mengedukasi Masyarakat dalam Pelaksanaan News Normal 

Published

on

Continue Reading

DPR

Ketua Komisi II DPR RI : Peserta Pilkada Serentak Dilarang Pakai Dana Bansos

Published

on

Continue Reading

DPR

Ketua Komisi III DPR RI Minta Polisi Humanis Kawal New Normal

Published

on

Continue Reading
Loading...