Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Ini Alasannya - Realita Rakyat
Connect with us

Hukum

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Ini Alasannya

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2020), mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

“Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU Cipta Kerja masih memiliki berbagai catatan dan kelemahan, baik aspek paradigmatik dan aspek substanstif yang berpotensi menganggu upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM,” ujar Choirul Anam

Kelemahan itu di antaranya menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif serta tidak memberikan efek jera untuk korporasi pelanggar hukum.

Komnas HAM berharap DPR dan/atau pemerintah membuka RUU Cipta Kerja dan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Ia menegaskan salah satu elemen paling esensial dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah mengatur asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi publik.

“Namun, hal ini tidak dipenuhi di dalam perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja,” kata Choirul Anam.

Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah sebelum masuk dalam agenda pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dalam raker itu akan didengarkan pendapat pemerintah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan atau ada pendapat lain terkait RUU tersebut. (ant/ndi)

Hukum

UNJ Bantah Penyataan KPK Ada OTT Terhadap Rektor

Published

on

Continue Reading

Hukum

Cegah Penularan Covid, Kemenkumham Tunda Penerimaan Napi

Published

on

Continue Reading

Hukum

120 Orang Narapidana di Lapas Ambon Dapat Remisi Idul Fitri

Published

on

Continue Reading
Loading...