Teras Narang Sebut Masih Banyak Desa Belum Terima Penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020 - Realita Rakyat
Connect with us

DPD

Teras Narang Sebut Masih Banyak Desa Belum Terima Penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020

Published

on

Realitarakyat.com – Komite 1 DPD RI menyoroti masih banyak desa yang belum menerima penyaluran dana desa tahap I . Padahal Dana Desa menjadi salah satu pos anggaran yang diharapkan dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (9/4) di Jakarta, Ketua Komite 1 DPD A Teras Narang menekankan bahwa Pemerintah Pusat dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona. Dalam Perppu tersebut, dana desa menjadi salah satu pos anggaran yang diharapkan dapat mengatasi dampak pandemi ini.

Presiden Jokowi sendiri , tambahnya , telah memberi instruksi pemanfaatan dana desa untuk situasi saat ini, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menyiapkan aturan turunan dari Perppu nomor 1 tahun 2020.

Teras Narang selaku Ketua Komite I DPD RI memberi contoh di Kalimantan Tengah,masih ada 964 desa yang belum mendapat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2020. Mengingat sampai saat ini, dari 1.433 desa di Kalimantan Tengah, baru sebanyak 469 desa yang menerima penyaluran alokasi 40% dana desa di tahap pertama ini. Secara nasional, total dana desa yang akan disalurkan pada tahun ini mencapai sekitar Rp 72 triliun, yang akan disalurkan dalam 3 tahap sepanjang tahun ini.

Untuk itu Ketua Komite 1DPD ini mendorong agar Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah dapat segera mendampingi sekitar 964 desa yang belum mendapat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2020 tersebut.

“Sejauh ini penyaluran dana desa di Kalimantan Tengah bahkan belum mencapai angka 50% dari total seluruh desa. Kami mendorong agar Pemda melakukan pendampingan agar dana desa sepenuhnya dapat disalurkan pada tahap pertama ini” ujarnya, Kamis (9/4/2020).

Teras menguraikan pemerintah kabupaten melalui jajaran di tingkat kecamatan serta pendamping desa, perlu melihat kendala para kepala desa dalam penyelesaian dokumen yang diperlukan. Sebab keterlambatan penyelesaian Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) yang menjadi bagian dari dokumen Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) disebut hanya akan membuat desa menjadi gagap dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Sementara saat ini, situasi benar-benar semakin menantang dengan keputusan pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu pun menambahkan bahwa di Kalteng, baru Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki 81 desa dan sepenuhnya telah mendapat penyaluran dana desa tahap pertama ini. Pada urutan kedua, menyusul Kabupaten Kotawaringin Timur dengan total 168 desa dengan angka penyaluran mencapai 92,86% atau sejumlah 156 desa yang disalurkan. Sementara itu, ada juga dua Kabupaten yang belum menerima realisasi pencairan Dana Desa sama sekali.

“Hal ini tentu membutuhkan perhatian bersama. Agar penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2020 ini bisa segera dilakukan dengan tuntas. Dalam situasi pandemi ini, desa-desa dan masyarakatnya tentu akan membutuhkan dana tersebut untuk mendukung langkah pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah mereka” ujarnya.

Pihaknya pun mendorong agar seluruh dana desa dapat segera disalurkan pada desa-desa lainnya. Kepala daerah diharapkan segera mengambil langkah termasuk mengevaluasi kendala pengajuan dana desa dari jajarannya hingga ke tingkat desa.

Peraturan Kepala Daerah tentang Dana Desa ini pun didorong juga agar dapat berjalan di tingkat bawah. Pelaporan realisasi dana desa dan capaian output tahun sebelumnya juga mesti dilaporkan sesuai ketentuan. Dengan kerja bersama,dan saling bersinergis di pemerintahan pada setiap tingkatan, diharapkan dapat membuat dana desa efektif dipakai sebagai salah satu alternatif penanganan dampak pandemi.

“Jajaran pemerintah kabupaten mesti lebih sigap membantu menuntaskan penyaluran Dana Desa ini, agar pimpinan daerahnya juga dapat fokus pada isu lain yang lebih mendesak di tengah pandemi ini” harapnya.

Sebagai Ketua Komite 1 DPD Terang Narang berjanji,akan terus memantau perkembangan penyaluran dana desa ini,serta terus mendorong sinergi di tingkat pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah pun,diharapkan bisa mendorong pemerintah kabupaten di wilayahnya untuk segera mengatasi kendala penyaluran dana desa di wilayah mereka masing-masing. Dengan penyaluran dana desa secara penuh di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, diharapkan ada ketahanan sosial dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“Dengan dana desa, kita siapkan ketahanan dan kekuatan desa dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19” tandasnya. (Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPD

Ketua DPD Resmikan Rumah Tahfidz Center di Kabupaten Malang

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

DPD

Komite II Minta Ketua DPD RI Kirim Nota Protes ke DPR RITerkait Pengesahan UU Minerba

Published

on

Continue Reading

DPD

Anggota DPD Cek Stok Kebutuhan Pokok Hadapi Lebaran di Sulteng

Published

on

foto: ist/net/ant
Continue Reading
Loading...