Connect with us

Nasional

Kejagung Rela Potong Anggaran Rp871 M untuk Bantu Penanganan Covid-19

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) merealokasi anggaran sebesar Rp 871 miliar untuk menangani virus Corona (COVID-19). Anggaran paling besar dipotong dari kegiatan belanja sarana dan prasarana atau proyek fisik.

Demikian dikemukakan Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2020).

Dia mencontohkan, perubahan postur anggaran dan rincian Kejaksaan RI yang relatif besar adalah kegiatan belanja sarana dan prasarana atau proyek fisik yang dipotong total sebesar Rp 871 Miliar dari satuan kerja Kejaksaan RI seluruh Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan COVID-19

“Hal itu dilakukan, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020,” kata Hari.

Kejaksaan RI, katanya, telah melakukan perubahan postur anggaran dengan melakukan pemotongan terhadap 8 item kegiatan. Diantaranya kegiatan belanja sarana dan prasarana, kegiatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Anggaran juga dipotong dari kegiatan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan RI, kegiatan program pendidikan dan pelatihan, kegiatan program Lid, Pam dan Gal dalam bidang Ipoleksosbud dan Hankam.

Selain itu anggaran Kejagung yang juga ikut dipotong adalah kegiatan program penanganan tindak perkara pidana umum. Serta kegiatan program penanganan tindak perkara pidana khusus dan HAM berat, dan terakhir dari kegiatan program penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Kejagung memastikan bahwa pemotongan sebagian anggaran tersebut tidak akan mengurangi kinerja institusinya. Kejagung juga memastikan pemangkasan anggaran tidak mengurangi hak aparatur kejaksaan.

“Perlu disampaikan bahwa dengan adanya perubahan postur anggaran dengan melakukan pemotongan terutama terhadap kegiatan yang sudah lewat waktu sesuai program yang diprediksi sampai dengan akhir semester 1 maka dipastikan tidak akan mengurangi hak-hak aparatur Kejaksaan dan tidak akan menurunkan kinerja Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Hari. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Pengamat Sebut Sandiaga dan Fadli Zon Berpeluang Isi Posisi Menteri KKP

Published

on

Continue Reading

Nasional

Kata Luhut, Permen Soal Ekspor Benih Lobster Tak Salah

Published

on

Continue Reading

Nasional

KKP Akui Telah Dapatkan Surat Pengunduran Edhy Prabowo

Published

on

Continue Reading
Loading...