Pengamat: Pilkada Serentak Desember 2020 Harus Dipertimbangkan Lagi, Ini Alasannya - Realita Rakyat
Connect with us

Headline

Pengamat: Pilkada Serentak Desember 2020 Harus Dipertimbangkan Lagi, Ini Alasannya

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com- Pengamat Politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan bahwa, kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 pada Desember nanti perlu dipertimbangkan kembali.

“Kita belum tahu seperti apa perkembangan pandemi ini, kapan puncak pandemi dan apakah dalam beberapa bulan ke depan apa benar-benar sudah melewati masa krisis dari COVID-19, atau malah ada gelombang kedua,” kata Ujang Komarudin yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu di Jakarta, Minggu ini.

Dijelaskan, jika hari pemilihan digelar pada Desember 2020 artinya tahapan yang terhenti sudah harus dimulai kembali pada Juni atau menunda selama 3 bulan, sementara saat ini kondisi pandemi masih menunjukkan tren kenaikan kasus positif.

Dengan memulai tahapan pada saat masa krisis bahkan ketika belum mencapai fase puncak pandemi COVID-19 maka, menurutnya akan sangat berisiko untuk keselamatan baik penyelenggara, peserta pilkada maupun masyarakat pada umumnya.

Lanjut Ujang, karena pada beberapa tahapan pilkada akan melibatkan interaksi tatap muka banyak orang, semakin banyak interaksi sosial dalam tahapan pemilu tentunya akan meningkatkan risiko penularan.

Selanjutnya, memulai tahapan tergesa-gesa juga berpotensi akan membuat ketidaksiapan sistem dan metode penyelenggaraan yang tepat untuk dipakai pada masa pandemi.

“Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan,” imbuhnya dilansir Antaranews.

Tak hanya metode penyelenggaraan pilkada, namun tentunya juga perlu memikirkan kesiapan anggaran apalagi biaya pilkada diyakini akan membengkak karena harus menyediakan standar keamanan kesehatan dari risiko penularan COVID-19.

“Seperti yang kita tahu, pemerintah tentu anggarannya fokus penanganan COVID-19. Oleh karena itu, apakah cukup hanya menunda 3 bulan, menurut saya sebaiknya pilkada pada pertengahan atau akhir 2021 saja, sehingga penyelenggara bisa memikirkan metode terbaik dan pemerintah tidak terbebani anggarannya,” tutup pria kelahiran Subang, Jawa Barat 9 Agustus 1981 yang kini menjadi Dosen Tetap dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu.(vee)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Usai Geledah 3 Lokasi di Kota Banjar, KPK Sita Sejumlah Uang dan Dokumen

Published

on

Continue Reading

Headline

Diduga Terlibat Prostitusi, Artis FTV Berinisial HH Diamankan Polrestabes Medan

Published

on

HH saat Diamankan Pihak Kepolisian
Continue Reading

Ekonomi

Sri Muyani Beberkan Tentang Wong Cilik Melawan Pandemi

Published

on

Continue Reading
Loading...