Dilema Golkar dan Kartu Pra Kerja - Realita Rakyat
Connect with us

Opini

Dilema Golkar dan Kartu Pra Kerja

Published

on

image_pdfimage_print

                                        Oleh : Muhammad Syukur Mandar

 

TEMPO.CO menuliskan headline yang menarik buat saya, menggelitik saya untuk menuliskan artikel ini, headlinenya adalah “Kecuali Golkar, Fraksi DPR kritik pelatihan kartu prakerja” (tempo, 2/5/2020).

Headline tempo mengandung makna pressure atau tekanan, publik akan memahami Golkar sebagai underdog, ada semacam perasaan yang hinggap, satu sisi kartu pra kerja bisa jadi peluang, dan mengesankan Golkar akan memperoleh semacam insentif politik atau boleh jadi semacam oportunisme politik.

Sementara pada sisi lain, kartu prakerja bisa menjadi bom waktu bagi Golkar. Situasi ini yang membuat saya menyebutnya semacam ada dilema pada Golkar, dilemma soal posisi Golkar pada publik space (ruang public) dan dilemma soal pressure atau tekanan publik dan media massa yang makin menguat soal kartu prakerja.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pelatihan daring dalam Program Kartu Prakerja sudah tak relevan di tengah pandemi virus corona, menurutnya dana pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bantuan langsung tunai atau berupa bantuan sosial (Bansos) saja.

Sikap yang sama juga dilontarkan sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, pelaku usaha (HIMPI) dan termasuk 9 fraksi DPR kecuali Golkar. Polemik kartu prakerja menjadi seksi, ditengah pandemi covid 19, seksi oleh karena yang diributkan adalah soal manfaat kartu prakerja dan tepat atau tidak sasaran angaran 5,6 Triliun yang digelontorkan untuk program daring (pelatihan online) prakerja.

Partai Golkar pada soal kartu Pra Kerja diposisikan publik sebagai actor utama, yang memerankan fungsi dan kebijakan pemerintah. Tentu oleh karena kendali Kartu Prakerja dibawah kordinasi Menko Ekonomi Arlangga Hartarto, yang juga ketua umum Golkar.

Jika cermat kita ikuti, dari sekian banyak perdebatan publik mengenai manfaat dan tepat sasaran atau tidak kebijakan kartu prakerja ini, maka dapat kita simpulkan jumlah yang menyoal dan tidak setuju dengan kebijakan daring (pelatihan online) maupun penunjukan sejumlah 8 platform sebagai mitra pelaksana pelatihan online yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker jauh lebih besar daripada yang mendukungnya.

Dalam situasi ini apa langkah yang harus dilakukan oleh Partai Golkar?, posisi Golkar adalah Partai Pendukung Pemerintah, sama dengan posisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, yang dikenal sebagai partai lokomotif mengantarkan Jokowi sebagai Presiden.

Hal ini menarik, oleh karena dalam posisi sebagai mitra koalisi, PDIP dan Nasdem tidak sehaluan, memilih jalur berbeda alias menentang kebijakan kartu Prakerja yang sesungguhnya adalah kebijakan Pemerintahan Jokowi Mar’ruf, Pemerintahan yang dibentuk dari hasil koalisi termasuk PDIP dan Nasdem.

Pada konteks ini ada dua hal penting yang penulis ingin sampaikan, Pertama, polemik kartu prakerja memperlihatkan posisi parpol diluar Golkar, memanfaatkan peluang untuk mencuri sentiment public atas kebijakan Prakerja ini. Kedua, polemik kartu prakerja, akan berlangsung lama (tidak hanya saat covid 19) bahkan hemat penulis bergulir lebih panas pasca covid 19. Kebijakan kartu Prakerja berpotensi disoal secara hukum, mulai dari mekanisme penunjukan rekanan, rasionalitas anggaran dalam implementasi program yang nilai satuannya (PAGU ANGGARANNYA) dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak.

Dalam konteks itu, Golkar akan terus tersandera dan berpotensi dihakimi publik, bahkan sampai pemilu 2024. Desakan pada KPK dan BPK untuk mengawasi, sudah mengemuka menjadi bola panas, dan tentu sejumlah soal akan dihadapi Golkar menjelang Pemilu. Bahwa narasi program kartu Prakerja ini tidak otentik adalah iya, sebab soal urusan orang bekerja yang paling utama adalah urusan adanya lapangan kerja, sedangkan urusan ketrampilan kerja, sudah tersedia lembaganya dan yang mengurusnya, yaitu Depnaker.

Depnaker memiliki sejumlah balai latihan kerja tersebar diseluruh Indonesia, selain itu berpengalaman dan memiliki data valid soal jumlah mulai dari PHK, Pengangguran, Pencari Kerja, yang selama ini menjadi dapurnya urusan tenaga kerja Indonesia. Asumsi pelatihan online Prakerja dikarenakan menghindari adanya perkumpulan orang yang bepotensi menyebar covid 19, selain dampak PHK, akibat covid 19.

Dampak PHK akan lebih tepat guna jika bansos tunai diberikan, sebab ketrampilan dalam masa pandemi tidak menjamin mereka dampak PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa bertahan selama pandemic covid 19. Lebih tepatnya kartu prakerja diperankan setelah masa pandemi, atau lebih pas pada masa penyembuhan dan penyehatan ekonomi pasca covid 19.

Pada bagian akhir tulisan ini, yang ingin penulis katakan adalah Golkar harus belajar dari kasus Papa Minta Saham, yang menyeret Ketua Umum Golkar Setya Novanto kala itu, seketika membuat Golkar tergerus suara pada pemilu 2019, turun drastis jauh dari perolehan suara pemilu 2014. Golkar dari waktu-kewaktu mengalami penurunan perolehan suara, nyaris kritis jika Golkar tidak berbenah gaya kelola partai dari model pengawal pemerintah berubah menjadi mitra pemerintah.

Gaya dan peran sebagai mitra pemerintah akan sangat nyentrik dan gaya itu dilakoni PDIP, dan Nasdem, selain akan dilihat public sebagai konsistensi, juga akan mendapatkan insentif besar pada pemilu nanti. Maka wajar jika PDI mampu bertahan terus pada posisi sebagai pemenang pemilu, bahkan ketika tidak dalam kekuasaan.

Perang kartu prakerja adalah perang landasan pemilu pada opini parpol, sehingga dapat kita katakan, setiap parpol yang membaca polemik kartu prakerja ini akan berkepanjangan memilih jalur untuk menentang, dan membiarkan Golkar sendiri berperan pengawal Pemerintah. Golkar harus berani duduk dan ajak bicara Presiden Jokowi, sejauh manfaat yang dirasakan, dan kurang tepat sasaran tembak kartu prakerja dirasakan.

Sehingga Golkar pada satu sisi melakoni programnya, dan sisi lain punya keberanian memperbaiki program, dengan demikian Golkar akan memperoleh dua insentif politik dari rakyat. Penulis yakin bahwa Presiden Jokowi dan Menko Airlangga (ketua Umum Golkar) akan sangat bijak dalam menyikapi soal tuntutan masyarakat yang menghendaki evaluasi mekanisme kartu prakerja. **

 

*) Penulis adalah Praktisi Hukum & Koalisi Pemantau Kovid-19

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Azas PDI Perjuangan, Pancasila Pembukaan UUD NRI 1945

Published

on

Oleh : Dr. Ahmad Basarah
Continue Reading

Opini

Polda Papua Barat Harus Kedepankan “Soft Approach” dalam Kasus Anggota Brimob di Teluk Bintuni

Published

on

Continue Reading

Opini

Catatan Pada Hardiknas 2020

Published

on

Continue Reading
Loading...