Connect with us

Opini

Polda Papua Barat Harus Kedepankan “Soft Approach” dalam Kasus Anggota Brimob di Teluk Bintuni

Published

on

                                               Oleh: Yan Christian Warinussy, SH

 

SEBAGAI Direktur Eksekutifi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari penulis mendesak Kapolda Papua Barat dan Kapolres Sorong Selatan agar mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota Brimob di Kabupaten Teluk Bintuni.

Sekaligus kiranya penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan pendekatan sipil (civilized) menurut amanat UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan telah ditangkapnya 3 (tiga) oknum berinisial MM, SS dan FA di Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Selatan-Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat.

Hal yang mesti dilakukan adalah penyidikan secara profesional dengan senantiasa menghormati prinsip-prinsip Hak Asasj Manusia sebagaimana tersirat dalam KUHAP. Misalnya hak bagi para tersangka untuk didampingi memperoleh Bantuan Hukum (rights to legal aid).

LP3BH telah menerima laporan dari kontak person kami di Teminabuan dan Sorong serta Fef mengenai kasus-kasus pengrusakan lingkungan hutan di kawasan Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan.

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), penulis mendorong pentingnya penegakan hukum yang adil.dan berimbang (rule of law) dalam kasua tersebut. Sehingga menghindarkan negara dalam hal ini institusi Polri dari “dugaan” rekayasa kasus untuk memutus aspirasi rakyat Papua, khususnya orang Aifat di Kabupaten Maybrat atas kerusakan hutannya oleh perusaan penebang kayu secara melawan hukum (ilegal logging).

Apabila benar organisasi masyarakat seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dituduh terlibat dalam kasus dugaan kematian anggota Brimob alm.Briptu Mesak Viktor Pulung di Bintuni belum lama ini. Maka selaku Peraih Penghargaan Internasional HAM “John Humphrey Freedom award” tahun 2005 di Canada, saya mendesak Kapolda Papua Barat dab Kapolres Sorong Selatan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, guna membuktikan keterlibatan KNPB.

Sebab di mata dunia internasional, KNPB justru senantiasa mengedepankan cara-cara damai dalam penyeleaaian konflik sosial politik di Tanah Papua. Terbukti dimana KNPB melalui Parlemen Nasional West Papua (PNWP) telah bersatu dengan organ politik lain dan membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dimana ULMWP kini menjadi wadah perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi politiknya di tingkat regional Pasifik dan dunia internasional.

Penulis ingin menunjuk pada contoh adanya dugaan upaya “mengkriminalisasi” KNPB terlibat dalam aksi-aksi damai berujung rusuh di Papua Barat seperti di Manokwari. Dimana dalam kasus demo damai 3 September 2019, ada seorang saksi perwira polisi menerangkan secara sepihak bahwa KNPB yang mendalangi aksi tersebut. Tapi dalam faktanya di depan sidang perkara dugaan Makar atas nama terdakwa Erik Aliknoe, dkk sama sekali tidak terbukti.

Malahan ada oknum-oknum lain bukan KNPB yang terlibat “mempersiapkan” demo damai 3 September 2019 tersebut dan terkesan “mengorbankan” para klien LP3BH. Dengan demikian saya mendesak Pimpinan dan anggota DPR Pqpua Barat serta DPRD Kabupaten Maybrat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat, guna melakulan penyelidikan sesuai kewenangan politiknya menurut hukum atas kasus inu.

Khususnya dalam memberi jaminan dan perlindungan dari sisi politik dan hukum kepada ketiga orang (MM, SS dan FA) yang telah ditangkap dan sementara diperiksa di Polres Sorong Selatan. Serta mendesak Kapolda Papua Barat dan Kapolres Sorong Selatan dapat memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi rakyat Papua asli di Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Selatan yang diduga mengungsi ke hutan pasca aparat Brimob dan Polisi membongkar “markas KNPB” disana.

Rakyat harus mendapat perlindungan utama dari adanya rencana penyisiran oleh aparat polisi dalam mengejar terduga pelaku kasua pembunuhan tersebut lebih lanjut. Menurut Kami juga mendesak Gubernur Papua Barat untuk mengambil langkah perlindungan hukum kepada seluruh rakyat di Propinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Maybrat dari tindakan-tindakan intimidasi dalam bentuk apapun dari siapapun di Indonesia.

Apalagi jika rakyat Papua sedang berusaha mempertahankan hak-hak dasarnya atas tanah, hutan dan sumber daya alam. Kemudian secara sistematis ada upaya “memakarkan” atau “mempolitisasi” atau “mengkriminalisasi” rakyat Papua dengan mengabaikan dasar perlindungan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin dalam amanat pasal 43 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *

*) Penulis adalah Direktur Eksekutifi (LP3BH) Manokwari, Advokat dan Pegiat HAM di Tanah Papua.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Kotak Kosong Bukan Kesalahan Rakyat tapi Kesalahan Parpol Yang gagal!

Published

on

Continue Reading

Opini

Periode Krusial 71 Hari Kampanye Saat Pandemi

Published

on

Continue Reading

Opini

Deklarasi Perhimpunan Mahasiswa ning Situbondo se-Dunia

Published

on

Continue Reading
Loading...