Indekstat: Perppu 1/2020 Bisa Ubah Wajah Indonesia dari Negara Hukum Jadi Negara Kekuasaan - Realita Rakyat
Connect with us

Headline

Indekstat: Perppu 1/2020 Bisa Ubah Wajah Indonesia dari Negara Hukum Jadi Negara Kekuasaan

Published

on

Peneliti Kebijakan Publik Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso Pamungkas (foto: ist)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Menghadapi COVID-19, dinilai sangat berpotensi mengubah wajah Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

Pasalnya, Perppu tersebut, dinilai cukup banyak titik rawan terjadinya kecurangan sekaligus membuka celah lebar penyalahgunaan anggaran oleh kepala-kepala daerah yang akan kembali maju pada Pilkada Serentak mendatang.

Pernyataan tersebut dikemukakan Peneliti Kebijakan Publik Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso Pamungkas, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Minggu (10/5/2020).

“Banyak kalangan menilai bahwa Perppu ini membuka celah lebar penyalahgunaan anggaran oleh kepala-kepala daerah. Aturan dalam Perppu tersebut, sangat berpotensi mengubah wajah Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan,” ujar Wasis.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020 ini ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) lalu.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU.

“Titik rawannya ada di Perppu No 1 Tahun 2020. Pilkada serentak di tengah masa pandemi seperti ini, cukup banyak titik rawan terjadinya kecurangan-kecurangan,” katanya menambahkan.

Hal itu ditandai dengan hilangnya hak-hak masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Perppu tersebut.

“Banyak kasus terjadi di lapangan, seperti sulitnya anggota legislatif untuk mengakses penggunaan dana refocusing daerah. Informasi mengenai perolehan dananya dari pos anggaran apa, rencana penggunaan anggarannya seperti apa, dan sejauh mana realisasinya,” katanya lebih lanjut.

Seperti diketahui bersama, paling tidak dari 270 kabupaten/kota yang ada, sekitar 200-an daerah kabupaten/kota akan melaksanakan pilkada pada Desember mendatang, dan kepala daerahnya berpeluang maju sebagai calon petahana.

Beberapa kepala daerah, menurut dia, terkesan berlindung pada Perppu No 1 Tahun 2020. Nuansa Perppu tersebut, ujarnya, memang memberikan kewenangan bagi eksekutif untuk membuat diskresi khusus soal pengaturan anggaran daerahnya dalam penanganan wabah covid-19 ini.

“Hal seperti inilah yang perlu kita cermati bersama, karena dengan kekuasaan anggaran yang minim kontrol, calon-calon petahana sangat mungkin melakukan tindakan yang melewati batas etika. Seperti kampanye terselubung dengan cara mencantumkan nama atau fotonya dalam kemasan-kemasan bantuan, lalu press release yang massive setiap saat meski bernada himbauan atau dokumentasi penyaluran bantuan, dan bermacam modus lainnya,” ujar Wasis.

Baru-baru ini, katanya, masyarakat diramaikan dengan isu salah satu bupati di Jawa Tengah yang dinilai memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan pribadinya. Banyak pihak yang menilai beliau melakukan kampanye terselubung untuk kepentingan Pilkada Kabupatennya yang akan datang.

“Memang sulit dipungkiri, biarpun bagaimana, tindakan seperti itu akan sangat menguntungkan bagi siapapun petahana yang memanfaatkan momentum wabah covid-19,” ujar Wasis menambahkan.

Karena itu, dia mengatakan, perlu dorongan moral yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, agar hal ini tidak terjadi.

“Begitu juga dengan kepala daerah bersangkutan, seharusnya lebih fokus pada penanganan wabah, dan untuk sementara lupakan sejenak niat maju untuk periode berikutnya, sehingga dalam membuat kebijakan ataupun menjalankan program, lebih fokus pada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakatnya, bukan justru mengejar popularitas dirinya sendiri,” katanya.

Kepala daerah yang berpeluang menjadi petahana, ujar Wasis, memiliki banyak keuntungan dibanding calon penantangnya, baik dari segi waktu sosialisi, penggunaan anggaran, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“Jika seperti ini, maka bisa diprediksi komposisi kepala daerah yang daerahnya akan melaksanakan pilkada tidak akan banyak perubahan. Akan sulit bagi para calon penantang untuk mengejar ketertinggalan populartitas, likeabilitas, dan elektabilitas calon petahana,” ujar Wasis. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Usai Geledah Rumah Pengusaha di Kisaran , Hari Kedua KPK Geledah RSUD Aek Kanopan

Published

on

Continue Reading

Headline

PN Jakpus Hari Ini Pembacaan Vonis 2 Terdakwa Penyiram Novel Baswedan Dibacakan Pagi Ini

Published

on

Continue Reading

Headline

Presiden Jokowi Ungkap Dana Pemda Rp170 Triliun Nganggur di Bank Ini Daftar Nama nama Pemdanya

Published

on

Continue Reading
Loading...