Bawaslu : banyak Petahana Manfaatkan Dana Bansos Covid Untuk Kampanye - Realita Rakyat
Connect with us

Politik

Bawaslu : banyak Petahana Manfaatkan Dana Bansos Covid Untuk Kampanye

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Walaupun pelaksanaan Pilkada 2020 diundur, namun persoalan dugaan penyalagunaan jabatan para pejawat kepala daerah telah terjadi sekarang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi pembagian bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19. Dugaan itu dilayangkan kepada para pejawat kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Salah satu ditemukan Bawaslu yaitu modus yang dimanfaatkan para kepala daerah dengan menempelkan gambar wajah mereka dalam kemasan bansos.

“Antara lain terjadi di Kota Tanjungbalai, Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, pesawaran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, Jember, dan ” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).

Ratna menilai, tindakan kepala daerah tersebut tidak etis. Sebab, kata dia, kegiatan kemanusiaan sekarang justru dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilkada 2020.

Seharusnya, lanjutnya, kepala daerah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Tujuannya yaitu demi tersalurnya hak masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel embel terselubung di dalamnya,” ungkap dia.

Ratna mengingatkan bagi kepala daerah dalam memberikan bansos tidak disertai maksud dan tujuan tertentu.

“Saya ingatkan jika memberikan bansos kiranya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi sudah ada instruksi langsung dari Presiden,” tegas Ratna.

Selain itu, ia menyampaikan tidak ada perubahan tentang kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. Perppu yang menjadi dasar hukum penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi Desember 2020.

Dengan demikian, kata dia, secara konsep umum dan teknis maka Bawaslu tetap mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sesuai Pasal 201 ayat 3.

“Jadi, seluruh hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu tetap mengacu pada UU 10 Tahun 2016,” terang dia.

Ketua Bawaslu RI, Abhan juga telah mengungkap modus pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah terkait Covid-19 hanya demi kepentingan praktis Pilkada 2020. Setidaknya, kata Abhan, ada tiga tindakan pejawat kepala daerah yang berpotensi maju Pilkada daln melakukan penyaluran bantuan.

“Sudah terjadi, memang modusnya ada beberapa hal, soal bansos ini terkait dengan penanganan Covid,” ujar Abhan.

Pertama, bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya.

Sedangkan anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan dua kepala daerah, yaitu Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi bahkan sudah diklarifikasi terkait dugaan politisasi bansos.

“Bupati Klaten, Walikota Semarang itu sedang diklarifikasi. Kami mengundang 20 orang diklarifikasi. Apakah bansos dilabeli label kepala daerah? Apakah dilabeli simbol politik apa bukan?,” kata Fritz.

Dia menyatakan, seorang pengawas pemilu di setiap persoalan akan melihat dugaan pelanggaran. Setelah melihat dugaan pelanggaran itu, kata dia, Bawaslu akan mengkategorikan bentuk pelanggaran tersebut.

“Undang-undang pemilihan akan masuk Bawaslu. Bansos apakah melanggar undang-undang pemilihan, undang-undang korupsi atau Perppu,” ucap Fritz.

Sementara itu, KPU RI masih menunggu kepastian pemerintah terkait berakhirnya Darurat Covid-19. Upaya ini dilakukan demi menentukan waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat digelar, pada Rabu( 9/12/2020).

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan KPU RI tidak mempunyai kompetensi menentukan kapan berakhirnya pandemi virus tersebut.

“Saya meyakini KPU tidak mempunyai kompetensi soal itu. Tentu secara kompetensi perlu ada penjelasan otoritas soal itu” kata Raka Sandi.

Ia menegaskan, Pasal 201 A ayat 3 Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, menyebutkan dalam hal pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir.

Raka menyatakan, suksesnya Pilkada tergantung dari kerjasama lembaga penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pilkada.(Ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Roadshow Politik, AHY Temui Cak Imin Siang Ini, Bahas Koalisi Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

Putusan MK, Rachmawati Justru Memperkuat Kemenangan Jokowi-Amin

Published

on

Continue Reading

Headline

Fahri Bela Mentan soal Kalung Anti Corona: Jangan Mencemooh

Published

on

Continue Reading
Loading...