Connect with us

Hukum

Siang Ini JK Akan Bersaksi di Sidang Kasus Megakorupsi Rp 37,8 Triliun

Published

on

Realitarakyat.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menjadi saksi di kasus megakorupsi Rp 37,8 triliun. JK menjadi saksi yang meringankan bagi terdakwa mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dkk.

“Sidang via video konferensi. Jam 13.00 WIB siang ini,” kata jubir pribadi JK, Husain Abdullah, Kamis (14/5/2020).

Mengapa JK bersaksi di kasus itu? Berikut ceritanya.

Kasus bermula saat BUMN PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) limbung diterpa krisis 1998. Setelah itu, perusahaan tersebut dibantu bangkit oleh pemerintah.

Puncaknya, PT TPPI mengalami kesulitan keuangan pada 2008. Sebab, harga bahan baku sangat mahal, tapi harga jual sangat murah. Alhasil, PT TPPI merugi.

Untuk menyelamatkan PT TPPI, Wapres Jusuf Kalla (JK) melakukan rapat dengan petinggi migas di Indonesia. Hasilnya, JK meminta PT TPPI diselamatkan.

Setelah itu, BP Migas menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyuntikkan USD 2,7 miliar. Belakangan, tindakan penyelamatan TPPI bermasalah. Kasus ini kemudian diusut Mabes Polri sejak 2015 saat Kabareskrim dipegang Komjen Budi Waseso.

Januari 2020, Mabes Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan. Pada Februari 2020, Kejaksaan Agung mendakwa Raden Priyono merugikan negara sebesar USD 2.716.859.655 (atau setara Rp 37,8 triliun) dalam kasus penjualan minyak mentah/kondensat.

Perbuatan Raden disebut dinilai memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan Raden dilakukan bersama-sama dengan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno

Raden dan Djoko mengabaikan seluruh persyaratan dan menunjuk PT TPPI yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku kondensat menjadi petrokimia berlokasi di Desa Tanjung Awar-Awar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Bagaimana dengan Honggo Hendratno? Honggo kabur hingga hari ini. Jejaknya tidak terlacak. Akhirnya, sidang Honggo tetap digelar secara in absentia.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kejati NTB Periksa Dua Direktur Pelaksana Proyek Jagung 2017

Published

on

ist/net
Continue Reading

DPR

Komisi III Akan Lobi Jaksa Agung Soal Minimnya Anggaran Kejati NTT

Published

on

ist/net
Continue Reading

DPR

Komisi III Nilai Belum Ada Efek Jera Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat (ist/net)
Continue Reading
Loading...