Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan Harus Dicabut - Realita Rakyat
Connect with us

Kesehatan

Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan Harus Dicabut

Published

on

Realitarakyat.com – Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan harus segera dicabut. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin menderita.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 seperti yang diatur dalam Perpres tersebut hanya akan membuat masyarakat semakin menderita, serta mengakibatkan perekonomian bangsa semakin drastis menurun.

Menurut Anshori, BPJS Kesehatan bukan mengalami defisit, karena badan yang tugasnya hanya mengurus soal jaminan kesehatan ini sebenarnya tidak merugi. Melainkan ada hal lain yang patut ditelusuri.

“Nggak rugilah! Analogi kalau BPJS rugi tidak mungkin dibebankan ke masyarakat. Dua hal yang berbeda itu. Coba cek manajemen BPJS!” kata Anshori melalui siaran pers yang disebarluaskan pada Kamis (21/05/2020).

Maka dari itu, dimintanya agar Perpres yang mengatur tentang kenaikan BPJS Kesehatan tersebut segera dicabut.

“Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan (harus) segera dicabut,” tukasnya.

Seperti diketahui, rencana Presiden Joko Widodo menaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli mendatang melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pepres 64/2020 mengatur tentang perubahan besaran iuran dan adanya bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) oleh pemerintah. Peserta segmen PBPU dan BP disebut sebagai peserta mandiri.

Iuran BPJS yang akan naik pada 1 Juli 2020 yaitu Pertama, peserta mandiri Kelas III membayar iuran sebesar Rp25.500. Sedangkan pemerintah pusat menambahkan bantuan iuran Rp16.500 untuk setiap peserta mandiri, sehingga total iurannya menjadi Rp42 ribu.

Kedua, peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp100 ribu, dari saat ini sebesar Rp51 ribu. Lalu, Ayat 3 mengatur iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, dari saat ini Rp80 ribu.

Sementara itu iuran peserta mandiri Kelas III yang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp25.500 akan meningkat pada 2021 menjadi Rp35 ribu. Jumlah itu belum termasuk iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar Rp7 ribu. Sehingga total iuran peserta mandiri per orang per bulannya tetap Rp42 ribu.

Terkait kenaikan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dijelaskannya bahwa kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.

Sekadar informasi, sebelum kenaikan Jilid II ini, pemerintah sempat menaikkan besaran iuran peserta mandiri pada 1 Januari 2020 berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2019. Namun, pada Maret 2020 Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kesehatan

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis Perintahkan Perpanjang Operasi Ketupat 2020

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

New Normal, Ini Protokol Kesehatan di Sektor Jasa dan Perdagangan

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

Inilah 5 Makanan yang Bisa Membantu Tubuh untuk Tetap Hidrasi

Published

on

Continue Reading
Loading...