PKS Nyatakan Oposisi dalam Pembahasan RUU Omnibus Law - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

PKS Nyatakan Oposisi dalam Pembahasan RUU Omnibus Law

Published

on

foto: ist/net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Fraksi PKS DPR RI mengirimkan utusan sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Namun keikutsertaan Fraksi PKS tersebut, dinilai sebagai penyeimbang, alias opsisi.

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (21/5/2020).

Bersama perwakilan seluruh fraksi di DPR RI yang hadir secara virtual pada rapat panitia kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilaksanakan pada Rabu (20/5/2020), seutuhnya sebagai pihak opsisi.

“Kehadiran PKS dalam rapat Panja ini, seutuhnya sebagai partai oposisi. Sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi rakyat dan kebaikan bagi bangsa,” kata Anis.

Anis menjelaskan bahwa sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat, dirinya dan Fraksi PKS akan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat khususnya pemilih PKS.

Dalam analisis yang dilakukannya bersama dengan anggota panja F-PKS yang lain, Anis menemukan banyak kejanggalan yang jelas-jelas tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berbicara lebih jauh tentang substansi RUU ini, Anggota DPR RI Komisi XI ini menegaskan, secara global RUU ini akan merubah banyak sekali aturan-aturan penting yang telah tertuang pada 79 Undang-Undang lainnya dan tidak semuanya membawa manfaat untuk rakyat.

“Itulah pentingnya kita hadir dalam panja, agar kita bisa turut mengawal substansi sejak awal,” imbuhnya.

Selain itu, Anis menegaskan alasan-alasan lain hadirnya Anggota Baleg dari Fraksi PKS di rapat Panja RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena ingin memastikan RUU tersebut berpihak kepada kepentingan nasional.
“Memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja asing, menjamin kedaulatan bangsa tidak tergadai dan memastikan RUU ini tidak melanggar Konstitusi,” tegasnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam sikap Fraksi PKS terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PKS meminta agar pembahasan ditunda hingga masalah pandemi Covid-19 usai. Agar seluruh sumber daya termasuk Anggota DPR RI dapat fokus membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Namun, karena Baleg DPR RI terus melaju dengan agendanya, dengan menimbang kepentingan rakyat, Fraksi PKS hadir dalam rapat panja hari ini.

Sebagai informasi, Baleg kemarin menggelar rapat melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di bagian konsideran, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab II (Maksud dan Tujuan). Kedua bab ini sangat penting karena kedua bab di awal ini akan sangat mewarnai arah/bunyi pasal-pasal pada 13 bab berikutnya.

Pimpinan Fraksi PKS telah memutuskan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan DIM di Panja Baleg DPR RI dengan mengutus 3 anggota Baleg dari Fraksi PKS sebagai anggota panja. Ketiganya adalah Bukhori Yusuf, Ledia Hanifah Amalia, dan Anis Byarwati. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Soal CSR, Pimpinan DPR Minta Klarifikasi

Published

on

Continue Reading

DPR

Saleh Partaonan Daulay : Polemik RUU HIP Tak Selesai Hanya dengan Ganti Nama

Published

on

Continue Reading

DPR

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka Resmikan Bedah Rumah Nenek Nemah

Published

on

Continue Reading
Loading...