Janji Jokowi Belum Ditepati, Tenaga Medis, Petani dan Nelayan Mempertanyakan Mandeknya Dimana...? - Realita Rakyat
Connect with us

Ekonomi

Janji Jokowi Belum Ditepati, Tenaga Medis, Petani dan Nelayan Mempertanyakan Mandeknya Dimana…?

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sejumlah tenaga medis melaporkan belum mendapat insentif yang dijanjikan pemerintah. Akan tetapi sebagian dari mereka malah dirumahkan. Alasan pemerintah soal keterlambatan pencairan insentif adalah akibat proses verifikasi.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menekankan pentingnya menjamin hak dan keselamatan tenaga medis sekaligus. Karena mereka berada di garis depan penanganan pasien penderita Covid-19, sehingga rawan tertular dan meninggal dunia akibat virus.

Sebanyak 109 tenaga medis di RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dipecat karena menuntut transparansi insentif dan alat pelindung diri (APD) demi keselamatan kerja, asupan vitamin, dan rumah singgah yang layak.

Insenf yang dibilang Maksimal Rp 75,5 Juta itu sampai sekarang Belum diterima

Salah satu tenaga medis yang enggan disebut namanya mengungkapkan risiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien Covid-19, tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Sementara insentif yang dijanjikan pemerintah, tak kunjung tiba. Alih-alih, mereka kini malah dirumahkan.

“Kami tidak berharap untuk dibeginikan, rasanya terzolimi. Kami mau menanyakan keselamatan kami, kami mau menanyakan hak-hak kami, tapi akhirnya kami begini, dirumahkan. Miris sekali rasanya,” ujarnya , Kamis (28/05/2020).

Sementara itu, keterlambatan insentif juga dirasakan tenaga medis Covid-19 di Jakarta. Anitha Supriono, perawat di RSPI Sulianti Saroso mengeluhkan apa yang dijanjikan tapi belum diterima.

“Insentif yang dibilang maksimal tujuh setengah juta itu sampai sekarang belum (diterima),” sebut Anitha, seperti dilansir Tempo.

Perlu diketahui, insentif itu sendiri diatur melalui SK Menkes No.HK.01.07/MENKES/278/2020.

Pada 23 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menjanjikan insentif bagi tenaga medis yang menangani para pasien rujukan terinfeksi Covid-19. Kisarannya Rp5-15 juta perbulan.

Namun sampai sekarang mereka semua belum menerima insentif tersebut. Penghitungan jumlah tenaga medis yang belum selesai ditengarai menjadi penyebabnya.

“Kami imbau puskesmas dan rumah sakit harus segera hitung. Sebenarnya instruksi (pemerintah) pusat harus dibayarkan Maret 2020,” ujar Kepala Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan KBB, Wishnu Pramulo.

Janji yang Sama untuk Petani dan Nelayan

Belum selesai dengan tenaga medis, pemerintah juga menjanjikan bakal memasukkan petani, nelayan dan petambak dalam program bantuan sosial, karena mereka termasuk salah satu pemasok bahan pokok.

Dalam arahan di Rapat Terbatas mengenai Insentif Bagi Petani dan Nelayan dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok, Kamis (28/05/20), Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada seluruh menteri agar segera diatur pencairannya.

Presiden mengatakan, skema program besar bantuan untuk petani, nelayan, dan petambak adalah untuk membantu mereka di masa pandemi COVID-19.

“Melalui program jaring pengaman sosial, pastikan Rp2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan Rp1 juta (buat) nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik. Tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin,” jelas Jokowi dalam arahannya.

Jokowi mengatakan, pemberintan stimulus dan modal kerja ini penting untuk para petani dan nelayan. Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar prosedurnya dipermudah.

“Pemberian stimulus untuk modal kerja ini juga penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR ini bisa, sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar dan skema lain melalui kementerian. Saya minta prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana tidak berbelit-belit, sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” tegas Kepala Negara.

Selain itu, ada pula kebijakan bantuan nonfiskal yang terkait dengan produktivitas.

“Kebijakan kelancaran supply chain yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi, saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu,” pungkas Jokowi.(Din)

Ekonomi

Bahlil : Investor Pilih Vietnam, Karena Di Indonesia Harga Tanahnya Mahal

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Apindo Sebut Ekonomi Batam Terdampak Resesi Singapura

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Airlangga Hartarto Beberkan Cara Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

Published

on

Continue Reading
Loading...