F Gerindra : Berhentilah Jadi Provokator - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

F Gerindra : Berhentilah Jadi Provokator

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menyerukan agar semua pihak berhenti mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kecemasan publik terkait wacana pemberlakuan new normal. Sebab dia menilai pernyataan seperti itu hanya dikeluarkan oleh provokator.

“Berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik,” tegasnya sebagaimana keterangan pers yang diterima Realitarakyat.com, Jumat (29/5/2020).

Pasalnya menurut dia, kehidupan new normal merupakan bagian dari jalan keluar dalam menghadapi pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19. Transformasi ini diyakinkannya akan menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, sampai ditemukannya vaksin dari penyakit menular tersebut.

“Jika anda cemas, lindungilah diri anda dan keluarga, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan adalah vaksin kita,” serunya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Hergun ini menjelaskan, new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelum pandemi Covid-19 tidak ada. Hal ini adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya.

Kebijakan ini katanya merupakan tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan fisik serta sosial yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. Tujuan utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang telah ditetapkan.

“Jadi bukan sekadar bebas bergerombol atau keluyuran,” tekannya.

Lebih lanjut kata dia, tatanan kehidupan baru ini diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Sebab seluruh aktivitas ekonomi yang berhenti tanpa kepastian bakalan menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan bahkan kekacauan sosial.

Ditekankannya bahwa cara hidup yang baru ini ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi.

“Harap diingat bahwa pemasukan negara sebagian besar berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti apalagi sampai total maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga dimungkinkan tidak bisa mengurus rakyatnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut anak buah Prabowo Subianto ini menegaskan, kebijakan ini diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu, aktivitas ekonomi atau publik diperbolehkan harus dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Nah, jika new normal tidak dilakukan, diyakininya dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi, selanjutnya ekonomi akan membawa efek domino kebangkrutan negara.

“Bagi anda yang tidak setuju dengan New Normal, silakan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-bulan dan tetap bisa menghidupi keluarganya,” ketusnya.

Meski demikian diingatkannya, untuk memastikan new normal bisa berjalan baik, pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkordinasi dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan melakukan penegakan hukum.

“Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19. Pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan daerah harus bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yang massif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan kesehatan,” urainya.

“Selebihnya terserah kita apakah mau berpartisipasi atau tidak, mau melindungi diri atau tidak,” pungkas legislator ini.(Ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 ke DPR RI

Published

on

Continue Reading

DPR

Sebelum Bubar, Massa Demo di Depan DPR RI Lempari Polisi

Published

on

Continue Reading

DPR

PKS dan Gerindra Adu Mulut di Paripurna DPR Soal BPJS Kesehatan

Published

on

Continue Reading
Loading...