Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Pembatalan Diskusi di UGM - Realita Rakyat
Connect with us

Nasional

Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Pembatalan Diskusi di UGM

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD angkat bicara soal pembatalan diskusi “Persoalan Pemberhentian Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang rencananya digelar Jumat (29/5) dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Ni’matul Huda.

“Demi demokrasi dan hukum Saya sudah minta Polri agar mengusut peneror panitia dan narasumber,” tulis Mahfud MD di akun Twitternya, Minggu (31/5/2020).

Selain itu, ia menyarankan juga agar penyelenggara dan calon nara sumber melapor kepada pihak Kepolisian. Hal itu agar ada informasi untuk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya.

Mahfud meluruskan bahwa webinar tentang “Pemberhentian Presiden” yang batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bahwa Presiden tak bisa dijatuhkan hanya karena kebijakan terkait COVID-19.

“Tapi ada yang salah paham karena belum baca TOR dan hanya baca judul hingga kisruh. Setelah ditelusuri webinar itu bukan dibatalkan oleh UGM atau Polisi,” terangnya.

Sebelumnya, Fakultas Hukum UGM dan Universitas Islam Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait pembatalan diskusi mengecam tindakan teror yang menimpa mereka yang terkait dengan diskusi tersebut.

Padahal, kegiatan tersebut murni merupakan kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara.

Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Dr Sigit Riyanto, mengecam sikap dan tindakan intimidatif terhadap rencana diskusi yang berujung pada pembatalan acara. Hal ini merupakan ancaman nyata bagi mimbar kebebeasan akademik.

Menurut Sigit Riyanto, Fakultas Hukum UGM mendorong segenap lapisan masyarakat untuk menerima dan menghomati kebebasan berpendapat dalam koridor akademik.

“Kami juga mengecam berita provokatif dan tidak berdasar terkait degan kegiatan akademis tersebut yang kemudian tersebar di berbagai media dan memperkeruh. Hal ini mengarah pada perbuatan pidana penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik,” kata Sigit Riyanto dalam keterangan tertulisnya Sabtu (29/5/2020) yang diunggah di media sosial Twitter.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Mudik Idul Adha, Kemenkeu Perketat Aturan untuk Pegawainya

Published

on

Continue Reading

Nasional

Kementerian BUMN Kerjasama Dengan IFC untuk Perbaiki Kinerja Direksi

Published

on

Continue Reading

Nasional

Jokowi : Tangani Corona Harus Dengan 3 T

Published

on

Continue Reading
Loading...