Menag : Bukan Kemauan Pemerintah RI Stop Keberangkatan dan Dana Pelunasan Haji Bisa Diambil - Realita Rakyat
Connect with us

Headline

Menag : Bukan Kemauan Pemerintah RI Stop Keberangkatan dan Dana Pelunasan Haji Bisa Diambil

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Tiadanya pemberangkatan haji tahun ini karena Arab Saudi menutup akses bagi negara mana pun.

“Memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini. Saya ulangi lagi pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji itu bukan kemauan pemerintah Indonesia,” ujar Menteri Agama Fachrul Razi kepada Realitarakyat.com, saat dimintai tanggapannya apa alasan haji di stop tahun ini, Rabu (3/6/2020).

Fachrul mengatakan, keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji karena pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses bagi negara mana pun. Akibatnya pemerintah Indonesia pun tidak punya waktu yang cukup untuk persiapan-persiapan mengenai penyelenggaran ibadah haji.

“Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jamaah,” kata Fachrul Razi.

Keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji bagi warga negara Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2020.

“Itu tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggarakan ibadah haji tahun 1441 hijriah,” ungkapnya.

Selain itu Menteri Agama mengatakan para calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini bisa menarik kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang telah mereka bayarkan.

“Setoran pelunasan BPIH itu juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan, kalau dia membutuhkan, silakan. Bisa diatur, kami akan dukung itu dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri Dari Jendral TNI ini.

Fachrul juga mengatakan jumlah pemberian manfaat akibat pembatalan pemberangkatan haji ini bervariasi. Nilai manfaat diberikan kembali kepada jemaah berdasarkan jumlah pelunasan BPIH yang telah mereka bayarkan.

“Saya garis bawahi, pemanfaatan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BPIH itu tidak sama,” ujar Fachrul.

“Yang paling rendah adalah sekitar Rp6 juta untuk jemaah yang di Aceh dengan uang mukanya Rp25 juta, sedangkan paling tinggi sekitar Rp16 juta untuk pemberangkatan dari Makassar,” lanjutnya.

Fachrul menambahkan,petugas haji di daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga dinyatakan batal. BPIH untuk mereka juga akan dikembalikan seiring keputusan pembatalan ibadah haji ini.

Tidak hanya itu, semua paspor jemaah, petugas, dan pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

“Semua hal teknis terkait konsekuensi dari keputusan ini sudah dipersiapkan secara detail,” ujarnya.

Kendati begitu, Fachrul menegaskan bahwa jemaah yang telah melunasi BPIH namun batal berangkat tahun ini otomatis akan diberangkatkan pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan.

“Jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji (BPIH) tahun ini akan jadi jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 masehi mendatang,” kata dia.

Fachrul juga menegaskan setoran pelunasan BPIH yang sudah dibayarkan oleh calon jemaah haji tahun ini akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ia merinci nilai manfaat itu akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama haji tahun 1442 hijriah atau tahun 2021 mendatang.” ucapnya,(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 ke DPR RI

Published

on

Continue Reading

DPR

Sebelum Bubar, Massa Demo di Depan DPR RI Lempari Polisi

Published

on

Continue Reading

DPR

PKS dan Gerindra Adu Mulut di Paripurna DPR Soal BPJS Kesehatan

Published

on

Continue Reading
Loading...