Boni Hargens Mengaku Telah Mengantongi Nama - nama Aktor Yang Ingin Kudeta Jokowi - Realita Rakyat
Connect with us

Politik

Boni Hargens Mengaku Telah Mengantongi Nama – nama Aktor Yang Ingin Kudeta Jokowi

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Muncul dugaan ada beberapa tokoh yang tengah merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah, dalam hal ini pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Analis politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengaku telah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang tengah merancang upaya perebutan kekuasaan pemerintahan secara paksa tersebut.

“Kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, yang diantaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat,” duganya dalam keterangan pers yang diterima Realitarakyat.com, Jumat (5/6/2020).

Bukan hanya itu lanjut Boni, isu lain yang mereka gunakan duga dia adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak tak terhindarkan dari pandemi Covid-19. Kelompok ini juga ingin membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara.

“Apapun isu yang mereka gunakan, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Boni yang juga doktor filsafat yang pernah studi di Jerman dan Amerika Serikat itu menilai bahwa kelompok ini tak bisa disebut sebagai “barisan sakit hati” semata, karena kudeta di tengah pandemi Covid-19 bukan lagi dendam politik semata.

“Mereka adalah laskar pengacau negara dan pemburu rente,” ketusnya.

Boni tak merinci identitas orang ataupun kelompok yang dia maksud. Namun yang pasti menurut dia, mereka adalah gabungan dari kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi, barisan oportunis yang haus kekuasaan serta uang dan Ormas keagamaan terlarang yang ingin mendirikan negara syariah, HTI.

Mereka dinilai Boni sebagai pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah, hasil pemilu yang demokratis. Mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara.

“Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” urai Boni.

Terlepas dari siapa saja tokoh yang dimaksud, Boni mengaku sangat menyayangkan pernyataan dari Guru besar Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin terkait pemakzulan terhadap pemimpin.

“Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang. Tak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan, supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat. Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik,” tekan mantan inisiator relawan Jokowi tersebut.

Boni pun mengaku heran dengan sikap Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang kini dinilainya kini berubah menjadi “galak” terhadap pemerintah.

“Saya juga heran dengan Bung Refly Harun. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris? Kan jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik kritisisme beliau terhadap pemerintah. Banyak cara kok untuk memberi masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara,” lanjut Boni.

Perlu diketahui, sebelumnya, Din Syamsuddin dan Refly Harun sempat mengomentari tentang teror dan intimidasi yang dilakukan orang tak dikenal atas diskusi berjudul ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Diskusi yang akhirnya gagal digelar tersebut diselenggarakan oleh Constitutional Law Study Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kalau kita konsisten seharusnya menggunakan kata ‘pemberhentian’ karena itu yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945,” kata Refly Harun dalam webinar ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’ pada Senin (1/6/2020) lalu.

Sementara itu, masih dalam diskusi yang sama, Din Syamsuddin mengatakan bahwa dalam konteks politik Islam, pemakzulan terhadap seorang pemimpin merupakan sesuatu yang dimungkinkan.

Din Syamsuddin pun mengutip ahli fiqh dari Irak, Al-Mawardi dengan mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk memakzulkan pemimpin.

Pertama yakni selama kepemimpinannya, pemimpin itu tidak mampu menciptakan keadilan, sang pemimpin tak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional, ketiga yakni saat pemimpin tersebut kehilangan kemampuan dan kewibawaan dalam masa kritis.

Bukan hanya itu, Din Syamsuddin menekankan bahwa pemakzulan mungkin saja dilakukan jika seorang pemimpin mulai menjalankan pemerintahannya dengan cara-cara layaknya seorang diktator.

Din pun mengaku melihat kondisi kondisi kenegaraan Indonesia tengah membangun kedikdatoran konstitusional.

“Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kedikdatoran konstitusional,” demikian Din Syamsuddin.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Jubir Gerindra Minta KPU Tolak Pecandu Narkoba Maju Pilkada

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Politik

DPR Setuju Kurangi 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Headline

Badaruddin Andi : Partai Berkarya Akan Menggelar Munaslub, Kandidat Ketum Muchdi PR dan Tommy

Published

on

Continue Reading
Loading...