Tarif Listrik Membengkak, DPR RI : PLN Jangan Permalukan Presiden dan Harus Taat Hukum - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

Tarif Listrik Membengkak, DPR RI : PLN Jangan Permalukan Presiden dan Harus Taat Hukum

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi V DPR, Syahrul Aidi Maazat angkat bicara terkait kenaikan biaya tagihan listrik selama menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melakukan aktivitas dirumah yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan tarif listrik hingga 400 persen yang dialami masyarakat dan sontak menjadi perhatian publik ditengah wabah pandemi COVID-19 itu disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan pihak penyedia listrik dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan. Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik,” kata Syahrul Aidi melalui pesan singkatnya, Jakarta (6/6/2020).

Sebab, lanjut dia, jika memang ada kenaikan tarif listrik tanpa pemberitahuan kepada masyarakat bisa dikategorikan sebagai tindakan perampokan uang rakyat melalui bengkaknya tagihan pembayaran listrik.

“Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara” tergasnya.

Syahrul Aidi mendesak Perusahan Listrik Negara untuk mentaati hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Pasal 4 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan tidak melakukan pensiasatan tarif listrik tanpa adanya penghitungan tarif yang pasti dan benar.

“PLN harus taat Hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara. Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berjanji menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan bagi pelanggan berdaya listrik 450 VA itu diberikan untuk menekan dampak ekonomi pandemi virus corona.

Jokowi mengungkapkan membebaskan biaya listrik selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020. 
Selain itu, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi akan diberikan diskon 50 persen.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Di Paripurna DPR Restui Doni P Joewono jadi Deputi Gubernur RI

Published

on

Continue Reading

DPR

Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 ke DPR RI

Published

on

Continue Reading

DPR

Sebelum Bubar, Massa Demo di Depan DPR RI Lempari Polisi

Published

on

Continue Reading
Loading...