Connect with us

DPR

Dana Talangan Garuda, Siapa yang Diuntungkan? Ini Penjelasan Politisi Golkar

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Polemik yang muncul belakangan ini mengenai dana talangan pemerintah ke Garuda, perlu dilihat dengan pikiran jernih. Tidak lengkapnya sebuah informasi, bisa mengakibatkan simpang siur dan mengundang silang pendapat di berbagai kalangan, termasuk di parlemen lintas komisi banyak analisis dan opini, yang semakin lama dibiarkan mungkin akan melebar kemana mana.

“Analisis dari aspek regulasi, sampai siapa yang diuntungkan, bahkan adakah yang bermain pada pemberian dana talangan ini? Menjadi menu dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam berbagai diskursus tentang hal tersebut,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam keterangan tertulisnya, kepada realitarakyat.com, Selasa (16/6/2020).

Sengkarut dana talangan ini, kata Lamhot, berawal dari rencana pemerintah yang akan menggelontorkan Rp143,63 triliun ke beberapa BUMN sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Besarnya dana gelontoran ini, mengundang respon publik yang sangat beragam.

Bahkan ada yang bereaksi negatif dengan cibiran bahwa perusahaan-perusahaan plat merah yang selama ini banyak masalah dan membebani negara kok dianak-emaskan oleh pemerintah, dibandingkan UMKM yang selama ini backbone ekonomi rakyat di saat negara mengalami turbulensi ekonomi tidak mendapat perhatian besar oleh pemerintah.

Kecurigaan, ujar politisi Golkar ini, semakin membesar karena publik memperkirakan bahwa dana ratusan trilyun tersebut digelontorkan hanya untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) dan Dana Talangan ke beberapa BUMN.

“Padahal, dana Rp143,63 triliun tersebut mayoritas akan digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yaitu sebesar 108,48 triliun (75%). Pencairan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban atas piutang subsidi Pemerintah atas penugasan PSO (Public Services Obligation),” ujar Lamhot.

Dalam konteks pembayaran utang pemerintah ke BUMN, katanya, hampir tidak ada yang memberikan penolakan, bahkan banyak yang memberikan apresiasi termasuk teman-teman saya di Komisi VI waktu Raker dengan Menteri BUMN.

“Demikian juga PMN yang besarannya Rp. 15.5 T (11%) relatif tidak ada yang mempersoalkan, karena skema PMN untuk BUMN akan dipergunakan untuk menjalankan pembangunan proyek strategis nasional dan membantu pemulihan sektor usaha menengah dan UMKM yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 yang signifikan,” katanya lebih lanjut.

Bagaimana dengan Dana Talangan? “Ini yang mendapat banyak sorotan dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk dari beberapa anggota DPR. Sebab musababnya adalah dana talangan tidak dikenal di dalam regulasi kita, termasuk di dalam PP No. 23 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak ada mengatur pemberian Dana Talangan, lalu banyak yang mempertanyakan apa dong basis hukumnya untuk menjalankan skema Dana Talangan ini?” kata dia.

Atas pertanyaan ini, menyrut Lamhot, pada Raker Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN tanggal 9 Juni 2020, Erick Tohir menjelaskan bahwa skema Dana Talangan ini ada 2 alternatif, yaitu skema melalui bank Himbara atau SPV yang di Kementrian keuangan.

“Waktu itu saya juga kaget, kenapa konsep yang belum matang kok dibawa ke Raker Komisi VI DPR RI? Idealnya pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN sudah harus membawa konsep yang matang untuk dibahas bersama-sama Komisi VI – DPR RI, baik dari sisi landasan yuridisnya beserta penjelasan-penjelasan yang kuat agar kemudian skema dana talangan tersebut dapat dijalankan secara legal,” tuturnya.

Jika dana talangan ini diteruskan tanpa basis hukum yang kuat, katanya, maka akan semakin mengundang banyak praduga-praduga yang bias dari semangat dan tujuan dari pemberian dana talangan tersebut.

“Jujur saya mengapresiasi akan tujuan dari pemberian dana talangan ini yaitu untuk menyelamatkan beberapa BUMN kita yang sedang sekarat, ibarat pasien Covid-19 yang harus segera diberikan ventilator agar bisa bernapas, kalau tidak potensi meninggal atau bangkrut total akan segera terjadi,” ujar Lamhot.

Agar polemik Skema Dana Talangan BUMN ini segera berakhir, dia menyarankan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar segera memfinalisasikan skema dana talangan ini dan memastikan landasan hukum apa yang akan digunakan.

“Untuk memitigasi segala resiko yang ada, pemerintah harus mengontrol penuh BUMN yang akan mendapat dana talangan. Khususnya Garuda, agar pemerintah memiliki otoritas penuh menjalankan skema penyelamatan Garuda maka perlu ada perubahan klausul pengambilan keputusan strategic di Garuda,” ujarnya.

Dengan pemerintah memiliki kontrol penuh dalam mengambil keputusan strategis, kata dia, diharapkan kekuatiran adanya campur tangan pihak swasta sebagai pemilik saham minoritas dalam pengelolaan dana talangan pemerintah tidak perlu ada.

“Semua proses ini harus dilakukan dengan cepat, agar penyelamatan BUMN yang sekarat ini dapat segera berjalan tanpa harus tercederai dengan mendatangkan masalah hukum dan penolakan dari kalangan luas,” kata Lamhot lagi.

“Menurut saya Garuda Indonesia yang merupakan BUMN yang strategis dan merupakan duta bangsa yang menjangkau berbagai belahan dunia dan jembatan penghubung antar pulau di Indonesia. Kita tidak ingin Garuda Indonesia tinggal nama seperti Merpati, dan kita juga tidak ingin mengulang kesalahan yang dilakukan dalam penyelamatan Merpati,” ujar Kwtua DPP Partai Golkar ini.

Dikatakannta, jika penyelamatan Garuda dan BUMN sekarat ini berhasil tentu yang diuntungkan adalah bangsa dan negara, merah putih akan gagah mengangkasa ke seluruh dunia karena terselamatkan dengan baik atas kerja keras pemerintah dan pengawasan yang optimal dari parlemen. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Anggora Fraksi PDIP Nilai Jokowi-Ma’ruf Dapat Cobaan Setahun Terakhir

Published

on

Continue Reading

DPR

Setahun Pemerintahan Jokowi Amin, PKS Merasa Kurang Puas

Published

on

Continue Reading

DPR

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto Terkait Helikopter Polri Dinaiki Warga Sipil

Published

on

Continue Reading
Loading...