Connect with us

Ekonomi

Kunjungi KPS Bogor, Menkop Saksikan Langsung Proses Produksi Susu Sapi

Published

on

Realitarakyat.com – Pandemi Covid-19 sangat berdampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi, termasuk koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk melihat sejauhmana dampaknya? Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki turun langsung ke lapangan. Kali ini yang mendapat giliran dikunjungi Menteri Teten adalah Koperasi Produksi Susu dan Peternakan Sapi Perah (KPS) Bogor, di Kawasan Usaha Peternak Sapi Perah, Desa Pemijahan RT 04/RW08, Kec Pemijahan, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/6/2020).

Dalam kunjungan itu, Teten Masduki yang didampingi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo dan jajarannya, memantau langsung proses pemeraaan susu sapi serta memantau sejauhmana dampak yang dialami koperasi tersebut akibat pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Menkop dan UKM juga mensosialisasikan program restrukturisasi pinjaman pembiayaan LPDB-KUMKM.

Menurut Menteri Teten, koperasi dan ukm menjadi prioritas pembangunan. Dampak Covid-19 ini harus diakui tak sedikit pelaku UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Karena itu, pihaknya mencoba melakukan terobosan baru demi berputarnya roda ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha koperasi dan UKM di Indonesia. Salah satunya berupa kelonggaran atau relaksasi pembayaran berupa restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada mitra penerima dana bergulir program pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Saya diminta pak Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali koperasi dan UMKM di sektor riil,” kata Teten.

Kunjungan Menkop dan jajarannya merupakan wujud perhatian dan silahturahmi secara langsung kepada mitra koperasi, sekaligus rangkaian acara menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-73 pada tanggal 12 Juli 2020 mendatang. Menurut Menkop, KPS Bogor merupakan salah satu mitra penerima dana bergulir yang usahanya mendapat restrukturisasi pinjaman/pembiayaan dampak penyebaran Covid-19.

KPS Bogor menjadi mitra penerima dana bergulir sejak 2011 silam dan telah mendapatkan pinjaman/pembiayaan sebanyak 2 kali. Pinjaman pertama telah lunas, dan kini pinjaman kedua yang diterima tahun 2016 sebesar Rp5 Miliar mendapat fasilitas restrukturisasi memiliki track record pembayaran lancar.

“Jadi, KPS Bogor ini kita masukan program restrukturisasi pinjaman dan pembiayaan. Katanya sekarang kesulitan membayar sisa cicilan yang jumlahnya Rp 1,9 miliar lagi. Makanya, beban sisa cicilannya bisa ditunda setahun atau tidak mesti dibayarkan dulu, agar mereka bisa menghidupkan usahanya dan menyejahterakan para angotanya,” kata Teten.

“Nah, setelah hidup kembali, kita berkomitmen untuk meningkatkan usahanya dengan mengabulkan pinjaman baru secara bertahap,” tambah Teten.

Kedatangan Menteri Teten yang disambut warga sekitar, juga secara simbolis memberikan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan KPS Bogor berupa penundaan pembayaran angsuran pokok selama jangka waktu 12 bulan diserahkan kepada Ketua KPS Bogor Zamroni Burhan di hadapan seluruh pengurus dan anggota koperasi.

Di hadapan Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Menteri Teten juga meminta pemerintah daerah membatu kelancaran bagi para pelaku koperasi dan UKM di wilayahnya. Contohnya, seperti di kawasan produksi susu dan peternakan sapi perah untuk dibangunkan atau diperbaiki fasilitas infrastruktur jalan.

“Kedatangan saya juga untuk memantau program tersebut (restruturisasi pinjaman/pembiayaan). Mudah-mudahan program ini bisa membantu untuk membangkitkan koperasi dan UKM di Indonesia. Nah, kita punya LPDB yang permodalannya Insya Allah akan diperbesar. Semoga nanti bisa membatu memulihkan para pelaku koperasi dan UKM agar tetap bertahan menjalankan bisnisnya,” ucapnya.

Kemenkop dan UKM telah mengantisipasi dampak ekonomi terburuk dengan dikeluarkannya SK Menkop Nomor 15 Tahun 2020 pada bulan April 2020 lalu tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Harapannya, walaupun dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 telah menghardik sebagian besar sektor usaha di berbagai daerah, namun Kementerian Koperasi dan UKM tetap fokus dalam upaya memulihkan dan mendukung perekonomian nasional, khususnya demi keberlangsungan usaha koperasi di Indonesia.

Sementara itu, Zamroni Burhan selaku Ketua KPS Bogor mengatakan, anggota yang 100 persen peternak sapi sangat merasakan dampak akibat Covid-19. Akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, menyebabkan terbatasnya akses masuk ke daerah. Sehingga distribusi pakan pun terhambat.

“Pakan ternak ada yang berupa ampas tahu dan ampas tempe, ada juga yang berasal dari bungkil kelapa sawit dan bungkil kopi yang merupakan bahan baku konsentrat yang berasal dari Pulau Sumatra. Dengan terbatasnya persediaan konsentrat protein sapi, sehingga berpengaruh langsung pada volume susu yang dihasilkan. Meskipun pemintaan (demand) pembeli tinggi, namun supply sangat rendah,” jelas Burhan.

Burhan memaparkan, misalnya rata-rata produksi susu yang dihasilkan sapi pada bulan Januari-Maret sebanyak 12 ton, namun dengan kondisi pandemi menyebabkan berkurangnya 1 jenis menu pakan yang berdampak pada menurunnya produksi susu.

Hal ini terlihat pada bulan April-Juni, produksi susu hanya mencapai 8 ton. Meskipun pakan sapi yang berupa ampas, namun kandungan proteinnya cukup tinggi dan berpengaruh pada volume susu yang dihasilkan sapi. Sampai sejauh ini, suplemen atau konsentrat tersebut belum ada penggantinya.

Berbicara tentang pendapatan, sebelumnya peternak memperoleh Rp10 juta per bulan dengan cicilan pinjaman sebesar Rp3-4 juta per bulan. Namun dengan kondisi saat ini, pendapatan mereka menurun hingga Rp5 juta per bulan. Adanya restrukturisasi pinjaman dari LPDB-KUMKM selama 1 tahun berupa penangguhan pembayaran, berdampak pada menurunnya jumlah cicilan anggota sehingga mereka dapat fokus melanjutkan usahanya.

“Namun besar harapan dengan adanya restrukturisasi ini anggota mampu bertahan dan tetap optimis melanjutkan usahanya,” tutup Burhan.

Terkait restrukturisasi pinjaman, Burhan mengatakan sudah dari bulan April mengirimkan surat permohonan ke LPDB-KUMKM. “Hampir dua bulan sejak Mei dan Juni ini, kami tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran ke LPDB-KUMKM, hal ini disebabkan pembayaran dari anggota pun tidak ada. Meskipun unit simpan pinjam sejak Covid-19 tidak menyalurkan pinjaman ke anggota, namun dengan adanya relaksasi pembayaran, setidaknya anggota memiliki nafas tambahan untuk melanjutkan usaha mereka,” kata Burhan.

KPS Bogor yang berdiri sejak tahun 1970 merupakan salah satu dari total 40 koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan permohonan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Menkop Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan Peluang Pasar di Jepang

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (ist/net)
Continue Reading

Ekonomi

LPDB Siap Bantu Koperasi dan UKM agar Bertahan di Masa Pandemi

Published

on

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi VI DPR Minta Kemenkop Sempurnakan ‘Big Data’ UMKM

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung ketika memimpin Raker antara Komisi VI DPR RI Menkop-UKM Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). (ist/net)
Continue Reading
Loading...