Nasir Djamil Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI - Realita Rakyat
Connect with us

DPR

 Nasir Djamil Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Buntut dari tidak berjalannya proses hukum di Polda Metro Jaya, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah, menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya penyidikan kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Triliun, seolah dianggap sepele oleh Polda Metro Jaya, lantaran penuntasannya juga tidak transparan.  Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang jelas terdapat kerugian negara harus diusut oleh aparat hukum, apalagi jika nilainya sangat besar.

“Dugaan tipikor 2,7 triliun bukan angka yang kecil,” ujar Nasir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Politisi senior asal Aceh ini meminta pihak kepolisian agar segera melanjutkan proses hukum, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.  “Meminta agar kasus dipercepat untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” ujar Nasir.

Sebelumnya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, S.H., LL.M mengkritik kasus yang mandeg ini.

Menurut Poengky pihak pelapor mengadukan masalah itu ke Irwasda dan Propam. “Pelapor kasus pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik,” ujar Poengky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2020)

Poengky mengungkapkan, pentingnya penyidik bersikap profesional. “Terhadap semua kasus pidana yang dilaporkan, diharapkan penyidik profesional dalam menangani. Jika diduga penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka Pengawas Penyidikan (Wassidik) bertanggungjawab memeriksa hasil penyidikan perkara dan memberikan arahan-arahan kepada penyidik,” tuturnya.

Selain itu Poengky menambahkan, para Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. “Penyidik berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana,” pungkas Poengky.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Hinca Minta Kejaksaan Agung Buka Hasil Pemeriksaan Jaksa Pinanki

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR RI : Pembelajaran Tatap Muka Harus Persetujuan Orangtua Murid dan Pemda

Published

on

Continue Reading

DPR

Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada

Published

on

Continue Reading
Loading...