Jangan Percaya Hoaks,Kemenpan RB : Tidak Ada Istilah Pemberhentian PNS, Semua Difungsikan - Realita Rakyat
Connect with us

Headline

Jangan Percaya Hoaks,Kemenpan RB : Tidak Ada Istilah Pemberhentian PNS, Semua Difungsikan

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) angkat bicara soal kabar mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS). Pemecatan tersebut terkait proses reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemenpan-RB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak benar informasi tersebut. “Tidak ada istilah pemberhentian PNS, semua difungsikan sesuai kemampuan,” katanya di Jakarta,Rabu (8/7/2020).

Kemenpan-RB, menurut Tjahjo, menargetkan reformasi birokrasi dapat tuntas pada akhir tahun ini. Namun, dengan target tersebut tidak ada pengurangan penghasilan dalam reformasi birokrasi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini memaparkan, makna reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir dan penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural eselon menjadi fungsional.

Reformasi birokrasi itu dilakukan agar perizinan dan pelayanan masyarakat dapat dipercepat seiring dengan visi, misi, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kemenpan-RB optimistis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu karena visi, misi serta arahan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas. Posisi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah adalah pelayanan masyarakat,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin, 6 Juli 2020 mengatakan ide konsep reformasi birokrasi sudah ada sejak Menteri PAN-RB dijabat Letnan Jenderal Purnawirawan Tiopan Bernhard Silalahi, atau yang akrab disapa TB Silalahi.

“Mulai zaman Pak TB Silalahi, tahun 2000 ini, ini sudah lengkap, tapi ya macet karena ada tenaga honorer, sistemnya belum sistem merit, daerah boleh mengangkat (PNS) seenaknya. Ini sudah tahun 2000 konsepnya sudah ada, akhirnya macet,” tuturnya.

Namun, Tjahjo meyakini konsep tersebut akan lebih jelas karena Presiden Joko Widodo turun langsung memantau pelaksanaan reformasi birokrasi itu. “Kan sekarang masuk visi-misi Presiden, ya harus cepat dilaksanakan. Ini target satu tahun, dari Januari sampai Desember 2020,” katanya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Bertemu Atase Darat Australia, KSAD Andika Perkasa Bahas Kerjasama

Published

on

Continue Reading

Headline

Baru Berapa hari Dirilis, Lagu Cuek Rizky Febian Trending Youtube, Ini Cerita dan Pujian dari Sule

Published

on

Continue Reading

Headline

Pemerintah Telah Final Bahas RUU Cipta Kerja, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Ranah Legeslatif, Silahkan Didebatkan di DPR

Published

on

Continue Reading
Loading...