Kemenkeu Revisi PMK Subsidi UMKM, Ini Bagian yang Diubah - Realita Rakyat
Connect with us

Ekonomi

Kemenkeu Revisi PMK Subsidi UMKM, Ini Bagian yang Diubah

Published

on

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2020 terkait pemberian subsidi bunga atau subsidi margin bagi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini tertuang dalam PMK Nomor 85 Tahun 2020.

Dalam bagian pertimbangan PMK Nomor 85 Tahun 2020 disebutkan untuk simplifikasi skema pelaksanaan pemberian subsidi bunga atau subsidi margin, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian subsidi bunga. Beleid ini telah berlaku pada 9 Juli 2020 dan secara langsung menggugurkan PMK Nomor 65 Tahun 2020. Ketentuan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kementerian Keuangan perlu menetapkan PMK tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan UMKM dalam mendukung pelaksanaan PEN,” demikian bunyi beleid dalam pertimbangan PMK No 85/2020 dikutip pada, Minggu (12/7/2020).

Dalam PMK terbaru, kuasa pengguna anggaran (KPA) penyalur subsidi bunga atau subsidi margin diisi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan. Ini berbeda dengan aturan lama, tidak dicantumkan dan dijelaskan pejabat kementerian mana yang mengisi posisi KPA.

Dalam PMK terdahulu menjelaskan menteri sebagai pengguna anggaran (PA) memberi wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat untuk mengisi posisi KPA. Selanjutnya, KPA menyalurkan anggaran belanja subsidi kepada penyalur kredit dan pembiayaan.

KPA Penyaluran yang sudah ditunjuk akan bertanggung jawab terhadap beban daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) bagian anggaran 999.07 (pengelolaan belanja subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

“KPA Penyaluran menerbitkan keputusan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),” tulisnya.

PPK diberi wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Sementara, PPSPM menguji surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

Selain itu, dijelaskan secara rinci tentang KPA Penyalur, dalam beleid PMK Nomor 85 Tahun 2020, tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mekanisme pemberian subsidi bunga kepada UMKM.

Jika sebelumnya, BPKP hanya ditugaskan melakukan verifikasi data debitur melalui permintaan sebelum masuk ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Kini, tugasnya diperluas meliputi audit bulanan ketika pencairan subsidi bunga, namun audit dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan.

Bahkan, BPKP juga bersinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), pemimpin kementerian atau lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan pengawasan subsidi bunga. Temuan dari pengawasan bakal ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Puncak Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Diperkirakan

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

BI gelar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Teten sebut pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari UMKM

Published

on

Continue Reading
Loading...