Connect with us

Headline

Aksi RUU HIP Berubah Menjadi Aksi Tuntutan Pemakzulan Jokowi dan Pembubaran PDIP, Istana Katakan Itu Salah Sasaran

Published

on

Realitarakyat.com – Massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR. berubah manjadi aksi pemakzulan Presiden Jokowi dan minta Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan (PDI-P) di Bubarklan, Hal itu terlihat dari berbagai Spanduk dan poster mereka serta teriakan mereka saat unjukrasa.

Jelas terlihat Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan ‘Makzulkan Jokowi’. Menanggapi hal tersebut Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran.

Massa aksi dari ormas Islam memadati depan Gedung DPR sisi arah Slipi. Massa aksi berkerumun di dekat mobil komando.

Sejumlah massa tampak membawa spanduk-spanduk bertuliskan ‘Ma’zulkan Jokowi’, ‘Bubarkan PDIP’, dan ‘Tolak RUU HIP dan Tangkap Inisiatornya’.

Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel. “Lawan lawan lawan PKI, lawan PKI NKRI Harga Mati,” ujar salah seorang orator.

Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (Lumat). Berikut isi kelima tuntutan tersebut:

1. Makzulkan Jokowi
2. Bubarkan PDIP
3. Tolak RUU HIP & Tangkap Inisiator
4. Tolak RUU Omnibus Law
5. Batalkan UU Corona

Polisi masih berjaga di lokasi demo. Lalu lintas sudah dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Situasi gerimis, namun massa tetap bertahan.

Diketahui, demo hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa. Massa pertama yakni dari PA 212 dan ormas Islam yang menolak RUU HIP. Massa kedua merupakan aliansi buruh yang menolak omnibus law.

Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa. Polisi tampak memasang dua pagar kawat berduri untuk memisahkan massa ormas Islam dan aliansi buruh. Massa ormas Islam berada di sisi jalan arah Slipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR.

KSP Nilai Tuntutan Massa PA 212 Salah Sasaran

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menilai tuntutan massa PA 212 dkk yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi salah sasaran. Donny juga mengingatkan soal perbedaan pemakzulan dan makar.

“Salah sasaran dan absurd, RUU HIP inisiatif DPR, pemakzulan di luar proses konstitusional adalah makar,” kata Donny kepada wartawan, Kamis (6/7/2020).(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

BPJS Kesehatan: Faskes harus tetap jaga kontak dengan peserta

Published

on

Continue Reading

Headline

Ingin ke luar angkasa? Astronaut Indonesia beberkan syaratnya

Published

on

Continue Reading

Headline

KKP Antisipasi Cegah Penyebaran Penyakit Pada Komoditas Udang

Published

on

Continue Reading
Loading...