Connect with us

Hukum

Wawan Adiknya Ratu Atut Di Vonis Penjara 4 Tahun Penjara

Published

on

Realitarakyat.com – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP), Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini terbukti korupsi uang negara sebesar Rp94,317 miliar.

“Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua,” ujar Hakim Ketua Ni Made Sudani membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Wawa bersama Ratu Atut Chosiyah korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp79,789 miliar.

Serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD TA 2012 sebesar Rp14,528 miliar.

Wawan juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp58.025.103.859. Apabila tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita untuk membayar uang pengganti tersebut.

Jika harta benda tidak menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan hal yang memberatkan adalah Wawan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal meringankan adalah Wawan bersikap sopan selama persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.

Sedangkan dakwaan kumulatif kedua alternatif pertama dan dakwaan ketiga mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinyatakan tidak terbukti.

Atas vonis ini, baik Wawan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) memaksimalkan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan JPU yang menghukum Wawan dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan.

Wawan terbukri melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

KPK Geledah Kantor DPRD Jabar

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Periksa 20 Saksi dalam Kasus Swab Test Rizieq

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polri Bakal Tindak Tegas Kelompok yang Ingin Pisahkan Papua dari NKRI

Published

on

Continue Reading
Loading...