Riuh Debat soal tambang MATIM: Sebuah Ajang Pemebelajaran Politik - Realita Rakyat
Connect with us

Opini

Riuh Debat soal tambang MATIM: Sebuah Ajang Pemebelajaran Politik

Published

on

Patritius Arifin
image_pdfimage_print

Riuh Debat soal tambang MATIM: Sebuah Ajang Pemebelajaran Politik

Oleh : Patritius Arifin

Pentas pendapat soal polemik tambang dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur kian menarik. Dua kubuh saling beradu argumen, baik yang pro tambang pun yang kontra tambang. Hal seperti ini tentu saja normal. Akan tetapi, menjadi tidak normal apabila salah satu kubuh mulai mengklaim kebenaran mutlak atas pendapatnya sendiri. Misalnya mengatakan pendapat lawan ‘miskin substansi’ dan lain lain, seolah-olah memang tidak ada kebenaran di pihak sebelah yang layak dipertimbangkan.

Kita tahu, setiap pendapat bersifat perspektif, hanya sebuah sudut pandang saja dan dengan demikian hanya separoh benar. Demikian, mengklaim kebenaran mutlak justru menunjukkan sebaliknya bahwa kritik tersebut sebetulnya secara ilmiah kurang mutu. Debat adalah ajang mendengarkan dan memberi masukan. Jika Anda menutup diri pada argumen lawan, Anda sebetulnya menutup pintu diskusi, lalu sisanya ialah emosi, umpatan, dll. Lucunya, ada yang bicara soal logical fallacy, tapi separoh argumennya sendiri bersifat ad hominem (menyerang pribadi).

Akan tetapi, saya tidak akan masuk ke soal praktis tersebut. Itu tugas para pengamat politik. Dalam tulisan ini, saya akan mengangkat tema yang lebih dalam secara filosofis.
Karena semua silang pendapat ini masing-masing mengaku memperjuangkan kebenaran, filsafatlalu akan menjaraki dua pokok penting yang bagi sebagian orang seolah-olah sudah jelas dengan sendirinya, yakni politik dan kebenaran. Maka pertanyaan filosofis penting dalam tulisan ini ialah apa itu politik dan apa itu kebenaran. Apakah relevan berbicara kebenaran dalam politik? Mengapa sulit mendamaikan politik dengan prinsip-prinsip ‘surga’ (kebenaran)?

 

Apa itu politik?

Definisi politik tidak pernah monolitik. Definisi politik jaman Yunani klasik (ta politika) tentu berbeda dengan istilah politik yang kita maksud pada abad 19 dan abad 20 dan memang tidak ada satu definisi tetap bagi istilah politik. Ciri dasar politik ialah situasional atau contingent. Situasional berarti bahwa tidak ada prinsip tertentu atas bagaimana mestinya suatu sistem politik berjalan. Pengaturannya bisa berdasarkan situasi dan kondisi. Politik sangat praktis dan sangat bergantung pada konteks.

Sederhananya, politik lebih merupakan hasil kalkulasi kasar soal konflik kepentingan, kekuasaan dan sebagainya dari pada penerapan prinsip-prinsip ideal ‘surga’. Itulah mengapa tidak ada satu sistem politik yang abadi. Sebagai pegangan, kita pakai definisi berikut bahwa politik merupakan aktivitas kompetitif mengelolah perbedaan atau konflik kepentingan, untuk menentukan corak dan arah pemerintahan suatu tatanan hidup dalam negara.

Hal ini mendapat afirmasi dalam pandangan Aristoteles mengenai Politik. Mengambil gagasan Aristoteles, kita mesti memahami tiga pembedaan ranah ilmu, yaitu ilmu Poiesis, Praxis, dan Teoretis.

Ilmu poiesis memiliki concern utama pada kegunaan, sedangkan kebenaran tidak begitu penting (seperti ketika anda membuat tart cake yang paling penting ialah rasanya, tentang bagaimana kue itu dihasilkan tidak perlu diperdebatkan).

Sebaliknya ilmu teoretis bergerak pada wilayah kebenaran, tetapi minus kegunaan (kita tidak bisa bertanya apa gunanya belajar filsafat?). Lalu yang di tengah-tengah ialah ilmu praxis atau ilmu tindakan. Dalam ranah inilah politik dan etika bekerja. Ia selalu ambigu antara kebenaran dan kegunaan.

Dalam ranah praktis, realitas selalu tumpang tindih atau beririsan. Kita tidak bisa memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Kan Anda tidak bisa mengatakan “saya homo Religiosus, meminjam istilah Mircea Eliade, tapi bukan homo economicus”.

Demikian Anda tidak bisa menghadapkan prinsip belas kasih dalam agama Anda dengan prinsip mencari laba dalam ekonomi, bahwa dengan menjadi pelaku ekonomi seseorang seolah menjadi kurang religius misalnya. Tidak bisa. Yang betul ialah bahwa Anda sekaligus homo religious dan homo economicus, bahwa Anda menerapkan cinta kasih dan juga mencari laba dalam bidang lain.

Yang mau ditegaskan di sini ialah, bahwa dalam realitas praktis tidak ada satu nilai yang menjadi standar atau ukuran yang berlaku universal persis karena realitas praktis (moral dan politik) merupakan realitas konflik, tidak seragam. Demikian berbicara mengenai kebenaran dalam politik lalu dipertanyakan.

 

Apakah politik harus Benar?

Apa yang kita sebut kebenaran selalu bersifat tunggal dan dengan demikian berlaku universal. Dengan kata lain, kebenaran merupakan satu prinsip mutlak yang berlaku sama di setiap kondisi. Sebaliknya,ciri utama politik adalah perubahan, konflik, dll. Politik selalu membuat sejarah gelisah tetapi sekaligus bergerak. Demikian, penerapan satu prinsip tertentu yang berlaku mutlak dalam ranah politik persis merupakan kematian politik (the death of politics).

Jacques Rancière, seorang pemikir Prancis kelahiran Aljazair (1940-sekarang), dalam bukunya Disagreement: Politics and Philosophymelihat politik sebagai konflik ketidaksepakatan (disegreement). Rancière merupakan pejuang kelompok kiri yang sangat getol mengkritik tatanan sosial dominan yang bercita-cita menjadi pemain tunggal dalam politik. Rancière menekankan perlunya pihak oposisi dalam suatu sistem politik sebab kematian oposisi merupakan kematian politik. Persis di sini kelihatan bahwa ciri utama politik ialah konflik, kemajemukan situasi dan bukan satu pola tunggal yang mutlak.

Itulah mengapa sistem politik teokrasi kurang laku bukan? Semisal khilafah, dll. Alasannya jelas bahwa satu prinsip kebenaran mutlak dalam politik potensial pada pemaksaan dan kekerasan berupa standarisasi dll., sebab penerapan satu prinsip tertentu yang berlaku umum selalu mengandaikanbahwa realitas itu tunggal dan seragam.

Demikian, jika kebenaran merupakan keutamaan dalam ilmu teoretis dan bukan kompromi, sebaliknya dalam ilmu praktis seperti politik, kompromi justru adalah keutamaan bukan kebenaran prinsip.

 

Demokrasi: Politik kompromi

Seperti telah ditegaskan di bagian awal tulisan ini, ciri utama politik ialah kompromi. Artinya, politik tidak bicara benar salah, ia bersifat situasional, sementara. Di Indonesia saja, kita telah beberapa kali mengganti arah/corak politik kita sejak (ambil saja) Orde Lama hingga Demokrasi konstitusional saat ini. Itu artinya, tidak ada satu kriteria tertentu dalam politik, tidak ada keharusan mengenai satu sistem terntentu dan dengan demikian bersifat situasional atau temporal. Ia bisa berubah kapan saja. Dengan kata lain, politik tidak memiliki kewajiban terhadap kebenaran ideologis tertentu juga termasuk versi moral atau pun agama.

Dalam sistem politik demokrasi kita bisa melihat bagaimana politik menunjukkan ciri kompromi itu. Pertama, demokrasi merupakan rezim kompromi antara kekuasaan (kebebasan) rakyat dengan otoritas negara. Demokrasi tidak memilih antara kebebasan Rakyat saja sebab cenderung akan merosot menjadi anarkisme, juga tidak memilih hanya otoritas negara yang juga cenderung akan merosot menjadi tirani, dll. Maka itu, demokrasi jelas tidak memilik posisi ekstrem apa pun, bukan nol (0) atau seratus (100), tapi di tengah-tengah, ambigu, menjaga ketegangan. Demokrasi lalu merupakan kompromi atas kebebasan warga dan kekuasaan negara.

Kedua, Demokrasi juga menunjukkan ciri kompromi dalam pemilihan umum misalnya. Dalam pemilu, Demokrasi sebetulnya tidak memberi solusi untuk memutuskan apa yang benar dan yang salah, tetapi apa yang paling banyak disepakati. Dengan kata lain, Demokrasi hanya memberi setiap warga negara kebebasan untuk berbicara. Itu saja. Tetapi apakah kebebasan berpendapat membawa kita pada kebenaran adalah soal lain.

Para pengusung demokrasi mengerti betul bahwa politik ialah konflik kepentingan. Politik tidak bicara soal kebenaran. Di tempat lain, saya sebelumnya mengkritik bahwa salah satu kelemahan Demokrasi ialah menganggap paralel apa yang disebut kebenaran dengan suara mayoritas atau suara kebanyakan sebagaimana terlihat dalam mekanismevoting. Saya keliru. Demokrasi memang tidak pernah mengaitkan voting dengan kebenaran. Voting hanyalah satu mekanisme pengambilan keputusan. Apakah suara mayoritas lalu mewakili kebenaran tertentu, itu bukan urusannya.

Sekarang kita bahas persoalan politik alam debat penerimaan tambang atau pabrik semen di MATIM misalnya. Di sini, semua orang bebas berpendapat. Begitu misalnya muncul kelompok kontra tambang tetapi sekaligus juga kelompok pro tambang. Semua orang memiliki pertimbangan, besar atau kecil, misalnya yang terakhir diberitakan bahwa warga Lengko Lolok dan Luwuk Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur sepakat menerima pengadaan pabrik semen dan tambang di wilayah mereka. (realitarakyat.com). Mereka ini juga memiliki pertimbangan, sekali lagi besar atau kecil.

Dari semua ini kita lalu kita bisa melihat bahwa realitas itu tumpang tindih atau majemuk, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Dengan demikian betapa sulit tentunya mendamaikan wilayah politik yang serba ‘kacau’ itu dengan satu prinsip kebenaran tertentu. Dan Demokrasi tidak bisa memberi kita solusi selain voting bukan? Sistem ini tidak membawa kita pada soal mana yang benar untuk diputuskan. Alasannya ya karena memang sangat sulit menentukan satu kebenaran dalam satu realitas politik yang kompleks.

Itulah mengapa prinsip kebenaran bertentangan dengan ciri politik yang bergerak di bidang praktis, situasional. Demikian, dalam ranah politik setiap pendapat pasti mewakili satu pertimbangan tertentu, memiliki kebanaran yang bersifat perspektif tentu saja. Oleh karena itu, keangkuhan berargumentasi dengan memblokir pintu masuk pertimbangan lain mestinya cacat logika yang real yang perlu dihindari. Jika politik membenci kompromi, persis politik itu mati.***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Potensi dan Tantangan Pemulihan

Published

on

Continue Reading

Opini

Negara dan Imperium Mafia: Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Opini

Azas PDI Perjuangan, Pancasila Pembukaan UUD NRI 1945

Published

on

Oleh : Dr. Ahmad Basarah
Continue Reading
Loading...