Connect with us

Headline

Bamsoet Minta Polri jangan Puas Dulu Setelah Berhasil Menagkap Djoko Tjandra, Masih Ada Koruptor Lain

Published

on

Realitarakyat.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, setelah Djoko Tjandra (Djoktjan) berhasil tertangkap Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

Bamsoet menyatakan, menangkap dan membawa kembali buron Djoktjan patut diapresiasi karena membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan, termasuk hambatan internal dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri tersebut.

“Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ kata Bamsoet dalam keterangannya ditulis, Sabtu (1/8/2020).

Bamsoet mengatakan, masyarakat masih ingat Djoktjan menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia.

Djoktjan, lanjutnya, mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Atas itu, ujar Bamsoet, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR RI ini mengajak, masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djokotjan dan berbagai orang di sekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia.

Dikatakan, bola atau proses penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tidak dapat disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” pungkanya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPD

Bertemu LaNyalla, pengusaha rokok keluhkan tingginya kenaikan cukai dan peredaran rokok ilegal

Published

on

Continue Reading

Headline

Perlu Sosialisasi Berskala Nasional untuk Tingkatkan Pemahaman Masyarakat soal Kanker

Published

on

Continue Reading

Headline

Gus Nur Ditangkap, PBNU: Polisi Jangan Ragu Menegakkan Hukum

Published

on

Continue Reading
Loading...