Connect with us

Hukum

Otto Hasibuan Berkoar Penahanan Djoko Tjandra Tak Sah, Kejagung Serang Balik

Published

on

Realitarakyat.com – Kuasa hukum Djoko Tjandra, Otto Hasibuan, berkoar mempersoalkan penahanan kliennya. Kejaksaan Agung merespons tak kalah keras.

Kejagung bahkan mengaku siap meladeni argumen dengan Otto soal eksekusi Djoko Tjandra. Namun argumentasi itu akan dilakukan sesuai proses hukum.

“Kalau ada yang berpendapat bahwa itu (penahanan) tidak sah atau harus batal demi hukum, kami siap menjelaskan dalam tataran ranah hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Hari menegaskan, eksekusi Djoko Tjandra dilakukan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan PK jaksa dan menghukum Djoko Tjandra.

Menurut Hari, peryataan yang mempersoalkan penahanan dengan dalil putusan Mahkamah Konstitusi harus ada amar vonis yang jelas tentang penahan, dianggap tak relevan. Apalagi putusan PK MA dijatuhkan pada 2009, sementara MA pada 2012.

Hari menegaskan, Kejagung akan menjawab semua masalah tersebut melalui proses hukum. Dia juga mengingatkan putusan PK telah ditetapkan dan tak ada jalan hukum lain yang dapat ditempuh.

“Putusan PK ini upaya hukum luar biasa dalam tingkat akhir sudah tidak ada lagi upaya hukum lain,” kata dia.

Otto sebelumnya menyebut penahanan Djoko Tjandra tak sah sesuai Pasal 197 KUHAP. Menurutnya, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Kejagung tidak ada kata-kata memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Hari menerangkan, putusan MK Nomor 69 Tahun 2012 menyatakan terhadap putusan yang tidak memenuhi, misalnya, ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k, tidak menjadikan batal demi hukum.

Menurut dia, jaksa tidak menahan Djoko Tjandra, melainkan mengeksekusi putusan PK Nomor 12/2009. Menurut dia, penahanan dilakukan terhadap tersangka dalam rangka penyidikan, penuntutan maupun persidangan.

“Ada kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim. Sedangkan, putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa dalam tingkat akhir, sudah tidak ada lagi upaya hukum lain,” tutur Hari.

Djoko Tjandra ditangkap tim penyidik gabungan Polis Diraja Malaysia dan Bareskrim Polri di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020). Kepolisian menyerahkan Djoko ke Kejagung sehari setelahnya.

Saat penyerahan itu, Kejagung langsung mengeksekusi Djoko Tjandra. Buronan kelas kakap itu dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Mabes Polri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Penempatan Djoko di Rutan Bareskrim Polri untuk memudahkan kepolisian melakukan penyelidikan terkait kasus penerbitan surat jalan palsu, surat bebas Covid-19 dan aliran dana yang melibatkan oknum kepolisian. Djoko bakal dikembalikan ke Rutan Salemba setelah proses penyelidikan rampung.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Saat Melantik 12 Pejabat KPK, Firli Bahuri Menegaskan, Terutama Adalah Mencegah Korupsi

Published

on

Continue Reading

Headline

Hakim Jatuhkan Hukuman 10 Tahun Penjara Kepada Pendeta Hanny L Kasus Pencabulan

Published

on

Pdt Dr. Hanny Layantara
Continue Reading

Hukum

TPDI: Surat Ketua KPU Jadi Pintu Masuk Pembenaran Loloskan Calon Bermasalah

Published

on

Ist/net
Continue Reading
Loading...