Connect with us

Headline

Refly Harun : Penegakan Hukum Tidak Boleh Ada Campur Tangan Politik

Published

on

Realitarakyat.com – Penegakan hukum tidak boleh dicampuri kepentingan politik. Hal ini dikemukakan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Terkait kedua nama tersebut, Refli mengemukakan, Djoko Tjandra memang secara korupsi besar dananya, tapi yang dilakukan Masiku meski hanya bernilai Rp500 juta dipandang lebih berbahaya. Hal itu lantaran Harun Masiku menyuap penyelenggara pemilu yang menyiapkan calon pemimpin.

Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dana triliunan rupiah. Selain itu, jika penyelenggara yang harusnya menjadi juri bisa disuap maka proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin tak berintegritas.

“Integritas pemimpin secara keseluruhan, berpikir bukan hanya Harun Masiku. Penyelenggara pemilu yang tak berintegritas bermasalah kerugian trilunan, yang akhirnya penyelenggara pemilu bisa disuap. Fenomena ini bisa terjadi sebelumnya,” kata Refly dalam siaran pers yang diterima Realitarakyat.com, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, penyuapan oleh Harun Masiku lebih bahaya karena terkait integritas. “Djoko Tjandra gak ada apa-apanya. Ketika Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas. Djoko Tjandra gak ada apa-apanya, dari Harun Masiku semua terkuak,” imbuhnya.

Perihal penangkapan Djoko Tjandra disampaikan Refly karena dipandang sebagai musuh bersama. Sementara Harun Masiku yang awalnya merupakan orang biasa dinilainya sontak menjadi orang luar biasa karena adanya konflik kepentingan.

Meski demikian ia menggarisbawahi fakta Masiku sebagai caleg PDIP harus kembali dianalisa apakah lambatnya penangkapan karena partai ini tengah menjadi penguasa di Indonesia.

“Harun Masiku sendiri harusnya ditangkap, tapi nggak tahu kalau ada kasus apa di belakang ini, bahkan gawat kalau memang ada kabar dia meninggal,” tukas Refly.

Diberitakan media sebelumnya, Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking menyebutkan adanya dugaan politisasi dalam Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Mahkamah Agung (MA) dalam kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Menurut Anita terjadi penzaliman pada saat PK JPU kepada MA yang dinilai inkonstitusional pada 3 September 2008 silam.

Ia menekankan, dalam KUHAP pasal 263 ayat 1 disebutkan hanya terpidana dan ahli waris yang dapat melakukan pengajuan PK. Tidak hanya itu, eksekusi putusan dari Jaksa pada tahun 2001 juga sudah dijalankan oleh Djoko Tjandra. “Delapan tahun setelah eksekusi Jaksa pada tahun 2001 yang sudah dijalankan oleh Pak Djoko Tjandra. Jaksa melakukan PK berarti kedzoliman itu,” ucapnya ketika itu.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

PHKT Telusuri Asal Penularan dan Semprot Anjungan dengan Disinfektan

Published

on

Continue Reading

Headline

Kemenparekraf Nilai Layanan OTT Bisa Promosikan Film Indonesia

Published

on

Continue Reading

Daerah

DPRD Minta Sekda NTB Mengambil Cuti Karena Istri Maju Pilkada Loteng

Published

on

Continue Reading
Loading...