Connect with us

Daerah

Kekurangan Modal Inti Rp. 1, 2 Triliun, Bank NTT Belum Memenuhi PJOK

Published

on

Realitarakyat.com – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) belum memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum.

Untuk memenuhi PJOK 12 Tahun 2020 ini, Bank NTT wajib memiliki modal inti hingga Rp. 3 triliun pada tahun 2024. Pasalnya, modal inti dari Bank NTT masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 1, 2 triliun.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Alex Riwu Kaho menjelaskan kebutuhan modal inti mininum sesuai POJK sebesar Rp 3 triliun. Sedangkan modal yang disetor hingga Desember 2019 sebesar Rp1, 383 triliun, dan modal inti Bank NTT sebesar Rp1, 767 triliun.

“Jadi masih kekurangan Rp 1, 233 triliun,” kata Alex saat rapat kerja antara Bank NTT, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kamis (6/8/2020).

Rapat yang dipimpin Sekretaris daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polomaing dihadiri Sekda dan pimpinan DPRD 22 kabupaten/kota, Kepala OJK NTT serta Direksi Bank NTT.

Sekda NTT, Ben Polomaing mengatakan kekurangan modal inti itu paling lambat sudah harus dipenuhi pada tahun 2024 mendatang, sehingga pemegang saham harus punya skenario untuk memenuhi kekurangan modal inti itu.

Menurut Polomaing, skenario yang disepakati bersama dengan Pemda Kabupaten/kota, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Labuan Bajo yakni 1 persen APBD dan 50 persen deviden.

Pemerintan provinsi, jelasnya, menawarkan agar penyertaan modal disesuai dengan proporsi saham masing-masing daerah. Namun, jika itu yang dipakai, maka jumlah penyertaan modal akan bervariasi, sehingga disepakati yang sesuai RUPS.

“Ada kabupaten yang menolak. Karena jika pakai proporsi saham, maka ada kabupaten yang tidak mencapai 1 persen APBD,” katanya.

Polomaing mengatakan jika hingga tahun 2024 penyertaan modal tidal mencapai Rp 3 triliun, maka Bank NTT bisa menggunakan pihak ketiga (Eksternal) untuk menyertakan modalnya di bank tersebut.

Dalam rapat tersebut disepakati pula jumlah penyertaan modal dari masing-masing kabupaten/kota harus disampaikan paling lambat 31 Agustus 2020, sehingga bisa dilakukan perhitungan oleh Bank NTT.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Pjs Bupati Sintang Ajak ASN Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Daerah

Masyarakat Dayak Minta Otonomi Kepada Presiden

Published

on

Continue Reading

Daerah

Perahu Terbalik, Enam Nelayan Berhasil Dievakuasi

Published

on

Continue Reading
Loading...