Connect with us

Daerah

Sekda NTT, Ben Polomaing Mengaku Diperiksa Soal Kasus Dugaan Korupsi Asset Negara

Published

on

Realitarakyat.com – Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Nusa Tenggara Timur, Ben Polomaing mengakui jika dirinya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penguasaan asset negara berupa tanah di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Ben Polomaing menjelaskan dirinya diperiksa oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang.

“Iya benar. Saya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penguasaan asset negara berupa tanah di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” kata Sekda NTT, Ben Polomaing ketika ditemui wartawan usai rapat kerja daerah bersama Bank NTT, Kamis (6/8/2020).

Menurut Ben Polomaing, dalam pemeriksaan sebagai saksi itu dirinya menjelaskan terkait adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT adanya hibah tanah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang.

“Saya diperiksa terkait adanya Surat Keputusan Gubernur NTT soal hibah tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang,” terang Sekda NTT, Ben Polomaing.

Berkaitan dengan kasus itu, saat ini telah berstatus penyidikan (Dik) setelah digelarnya ekspose oleh penyidik Kejari Kota Kupang. Ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, karena ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H mengaku bahwa kasus tersebut kini diambil alih oleh Kejati NTT.

Sebelumnya, kata Abdul, kasus tersebut ditangani oleh Kejari Kota Kupang. Namun, karena telah beralih status dari Penyelidikan (Lid) menjadi Penyidikan (Dik).

Ditegaskan Abdul, karena unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukumnya telah terpenuhi, maka penyidik Tipidsus Kejati NTT tinggal menentukan oknum yang pantas bertanggung jawab dalam perkara itu.

“Satusnya sudah berubah dari Lid ke Dik karena terpenuhinya unsur pidana atau perbuatan melawan hukum. Jadi sekarang penyidik tinggal menentukan siapa yang pantas bertanggungjawab dalam kasua itu,” tegas Abdul.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

DPO Enam Tahun, Kejati Sulbar Tangkap Terpidana Korupsi

Published

on

Continue Reading

Daerah

Hasil Seleksi CPNS Diumumkan Akhir Oktober, Desember Mulai Aktif Bekerja

Published

on

Continue Reading

Daerah

Fantastis, Kasus Korupsi di Mabar Negara Rugi Hingga Rp. 3 Triliun

Published

on

Continue Reading
Loading...