Connect with us

Nasional

Menkopolhukam Protes Mahfud MD Terkait Gubernur DIY Yang Menolak Memberi Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tak akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Inpres tersebut terkait pemberian sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan .

Mahfud menuturkan, setiap kepala daerah memiliki pemahaman dan cara tersendiri bagaimana mengajak warganya berdisiplin di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Pernyataan Mahfud merespons sikap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tidak bersedia menerapkan Inpres tersebut.

Raja Keraton itu lebih memilih pendekatan persuasif dengan dialog daripada penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. “Daerah yang tidak menerapkan ini apakah dijatuhkan sanksi? Enggas ada sanksi. Ini kan pejabat daerah punya problema dan cara masing-masing terkait dengan kulturnya,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pemerintah, Mahfud mengatakan, memberikan keleluasaan terhadap kepala daerah untuk memilih caranya masing-masing. Penegakan hukum pidana, menurut dia, merupakan upaya terakhir ketika cara persuasif tidak mampu lagi diperhatikan masyarakat.

“Seperti Jogja itu kan kulturnya pendekatan, malah bagus karena penegakan hukum itu selalu menjadi yang terakhir dan selama pendekatan kulturalnya lebih bisa didahulukan. Selama orang masih bisa diajak berbicara ya enggak usah penegakan hukum dalam arti hukum pidana,” tuturnya.

Mahfud memaparkan, penerapan disiplin hingga penegakan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Dia akan mengajak seluruh kepala daerah untuk berdiskusi terkait penerapan sanksi apa yang cocok dengan kondisi di masing-masing daerah.

“Penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tergantung pada kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu nanti kita akan bicarakan dengan setiap daerah berdasarkan kondisi daerahnya,” katanya.

Sedangkan penegakan hukum, Mahfud menyebutkan, dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari persuasif, sosialisasi, sanksi administrasi, hingga hukum pidana.

“Pokoknya ada opsi-opsi yang sifatnya sosialisasi, sifatnya persuasif, ada yang mungkin penegakan hukum, administrasi bahkan sampai hukum pidana. Itu terserah ya nantinya masing-masing daerah itu bagaimana. Makanya kita masih akan koordinasi,” ujarnya.

Presiden Jokowi, Mahfud mengungkapkan, tidak memberikan tenggat waktu kepadanya terkait penerapan Inpres tersebut. Selama Covid-19 masih ada, maka dirinya tetap akan memberikan laporan kepada Presiden setiap satu bulan sekali.

“Presiden tidak memberikan tenggat waktu, selama Covid-nya itu masih ada, koordinasi akan jalan terus. Tetapi, benar minimal sebulan sekali saya harus melapor kepada presiden. Nanti kita ya lapor setiap bulannya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam inpres yang ditandagani 4 Agustus 2020 itu diatur sanksi termasuk denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membersihkan tangan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. “Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” tulis Inpres seperti dilihat, Rabu 5 Agustus 2020.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Pembahasan RUU Ciptaker, Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan

Published

on

ist/net
Continue Reading

Headline

Menaker : Hingga Gelombang IV, Pemerintah Sudah Salurkan 10 Juta Subsidi Upah

Published

on

Continue Reading

Headline

Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN sebagai Penanggungjawab Utama Penanggulangan Stunting

Published

on

Continue Reading
Loading...