Connect with us

DPR

DPR Ingatkan Kebijakan 4 Menteri Terkait Rencana Sekolah yang Akan Buka di Zona Kuning dan Hijau

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag) telah memutuskan untuk membuka sekolah di zona kuning. Namun, tidak mewajibkan setiap sekolah melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan dia dapat memahami kebijakan 4 menteri yang bersifat multidimensional. Meski demikian, dia menekankan kesehatan dan keselamatan tetaplah harus menjadi prioritas.

“Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan. Jika perlu, adakan sidak-sidak untuk memantau keberjalanannya, dan berikan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat tapi sudah berani membuka,” kata Hetifah, Sabtu (8/8/2020).

Hetifa juga berharap fasilitas PJJ tetap diadakan bagi orang tua yang memilih agar anaknya tidak belajar di sekolah. Semisal ada sekolah yang dibuka, tapi sebagian orang tua merasa belum nyaman anaknya berangkat ke sekolah, maka mereka juga harus difasilitasi untuk tetap menjalankan PJJ.

“Misalnya, proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi. Jangan sampai karena sekolah dibuka dan mayoritas siswa masuk sekolah, mereka yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi,” kata Hetifah.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini berharap agar kurikulum adaptif ini dapat digunakan bukan hanya mereka yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Meski Kemendikbud memberikan opsi untuk menggunakan kurikulum sederhana atau tetap yang biasa, saya sarankan lebih baik sudah semuanya pakai yang sederhana saja. Yang tatap muka pun di kondisi seperti ini pasti akan stres kalau disuruh mengejar materi terlalu banyak. Guru-guru juga akan banyak sekali bebannya, karena harus mengajar lebih dari satu shift,” katanya.

Lebih dari itu, legislator Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini berharap opsi menyekolahkan siswa menjadi opsi terakhir jika PJJ benar-benar tidak dapat dilaksanakan. Karena pemerintah tidak mewajibkan, tapi membolehkan, dia berharap kebijakan dari pemerintah daerah (pemda), kepala sekolah, dan orang tua untuk mempertimbangkan masak-masak keputusan ini.

“Kalau memang masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet, atau orangtua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat,” ujarnya.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Debat Alot DPR-Pemerintah Soal Pekerja Kontrak, ada apa ya Permasalahannya ?

Published

on

Continue Reading

DPR

RUU Omnibuslaw Memuat 10 Materi Klaster Ketenagakerjaan

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Beri Perhatian Serius Soal Maraknya Obat Ilegal Selama Pandemi

Published

on

Continue Reading
Loading...