Connect with us

Hukum

LPSK Bisa Beri Perlindungan jika Anita Kolopaking Ajukan Justice Collaborator

Published

on

Realitarakyat.com -Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan akan sulit memproses permohonan perlindungan yang diajukan Anita Dewi Kolopaking. Alasannya, pengacara Djoko Tjandra itu telah berstatus tersangka kasus pembuatan surat jalan palsu dan surat keterangan bebas virus Covid-19 untuk kliennya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan, meski begitu, bukan berarti peluang Anita untuk mendapatkan perlindungan benar-benar tertutup. Anita masih berpeluang mendapatkan perlindungan jika mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

“Kalau Anita ajukan permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), LPSK akan dalami juga dan bisa berikan perlindungan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Menurut aturan yang berlaku, LPSK bisa melindungi, antara lain saksi, korban, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama dan juga ahli. Hingga kini, Hasto menuturkan, LPSK masih mendalami permohonan Anita Kolopaking sebagai saksi kasus surat jalan yang digunakan terpidana Djoko Tjandra untuk kabur ke Pontianak.

LPSK, menurut dia, belum memutuskan apakah memberi perlindungan atau tidak kepada Anita Kolopaking. “Pendalaman masih berlangsung karena kami memerlukan keterangan-keterangan dari pihak lain juga, misalnya dari Bareskrim. Sampai sekarang, kami belum memutuskan,” ujar Hasto.

Anita Kolopaking sempat absen alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Selasa, 4 Agustus 2020 karena sedang memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada hari Selasa lalu memang bersamaan dengan giat permintaan keterangan di LPSK,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Anita sebagai tersangka pada Kamis, 30 Juli 2020 malam. Pengacara Djoko Tjandra itu diduga terlibat dalam pembuatan surat jalan palsu dan surat keterangan bebas virus Covid-19 untuk kliennya.

Anita dijerat Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu dan Pasal 223 KUHP tentang Pemberian Pertolongan terhadap Orang yang Ditahan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi III Dorong Kepolisian Tangkap Kembali Napi Buron WNA China

Published

on

ist/net
Continue Reading

Headline

Inilah Identitas Pelaku Pencoretan Mushala Darusallam Tangerang

Published

on

Continue Reading

Hukum

Dugaan Kasus Korupsi Proyek Jembatan Waterfront City, KPK Tahan Dua Tersangka

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...