Connect with us

Headline

Pemerintah Telah Final Bahas RUU Cipta Kerja, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Ranah Legeslatif, Silahkan Didebatkan di DPR

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah selesai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pembahasan tersebut diklaim telah mempertimbangkan masukan dari perwakilan buruh serta pengusaha.

Mahfud menjelaskan melalui RUU Cipta Kerja pemerintah berperan sebagai jembatan penghubung antara buruh dan pengusaha. Dia mengatakan RUU Cipta Kerja selanjutnya dibawa ke DPR untuk dibahas.

“Jadi pemerintah mencatat sudah selesai jembatan per jembatan itu tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya di DPR. Apakah DPR setuju atas apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh pemerintah bersama serikat-serikat pekerja,” tuturnya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Tim khusus yang berisikan pemerintah, perwakilan buruh, dan pengusaha, kata Mahfud bertugas mencari rumusan-rumusan yang nantinya bisa diterima semua pihak. Menurutnya, DPR akan membahas kelanjutan pembahasan RUU Ciptakerja secara terbuka agar masyarakat turut mengawasi.

“Dan sesudah diadakan beberapa pertemuan berkali-berkali itu, pemerintah sampai pada rumusan-rumusan yang dibawa ke DPR untuk dibahas bersama dan nanti DPR akan membahasnya secara terbuka,” ucapnya.

Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR mengomentari pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono yang menyebutkan RUU Cipta Kerja akan rampung pada 17 Agustus 2020. Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menyanggah pernyataan tersebut.

Menurut dia, RUU Omnibus Law masih jauh dari kata selesai. Mengingat, masih ada 2.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang sifatnya perlu perubahan.

“Belum (rampung), masih jauh. Kan teman-teman mengikuti secara virtual. DIM yang baru kita ketuk baru yang sifatnya tetap, DIM yang masih bersifat perubahan segala macam masih 2.000 DIM. Hari ini masih kewenangan pemerintah pusat dan daerah, masih tarik ulur kita,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/8/2020).(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Per Hari ini Senin 21 September Jumlah Positif Covid Bertambah 4.176 Orang Total Menjadi 248.852 Orang

Published

on

Continue Reading

Headline

Pria WN Bangladesh Terancam Hukuman Mati setelah Bunuh PRT Indonesia di Malaysia

Published

on

Continue Reading

DPR

Waka DPR RI : Penundaan Pilkada 2020 Juga Butuh Persiapan dan Berisiko

Published

on

Continue Reading
Loading...