Connect with us

Ragam

MPR/DPR dan DPD RI Peroleh Opini WTP dari BPK

Published

on

Realitarakyat.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tiga lembaga Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR,MPR, DPD RI) ,Senin (10/8/2020).

Adapun predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada masing-masing pimpinan lembaga perwakilan rakyat tersebut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Achsanul, opini WTP diraih karena MPR, DPD, dan DPR telah menjalankan transparansi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Meski demikian, ketiganya harus segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK.

“Permasalahan yang menjadi perhatian di antaranya adalah penggunaan sementara Gedung MPR oleh DPD dan sebagian Gedung DPR oleh MPR yang tidak didukung dengan perjanjian penggunaan sementara,” kata Achsanul Qosasi yang juga mantan Anggota DPR RI itu.

“Gedung MPR/DPD yang status penggunaannya ditetapkan pada MPR digunakan sementara oleh DPD. MPR juga menggunakan sementara sebagian Gedung Nusantara III dan IV yang status penggunaannya ditetapkan pada DPR. Penggunaan sementara tersebut tidak didukung dengan perjanjian penggunaan sementara sesuai ketentuan,” jelas nya.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Jenderal MPR mengajukan usulan penggunaan sementara atas Gedung MPR/DPD kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya membuat perjanjian penggunaan sementara dengan DPD.

Kepada Sekjen DPR juga diharapkan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pembuatan perjanjian penggunaan sementara Gedung DPR dengan Sekjen DPD dan Sekjen MPR.

Dikatakan, temuan BPK pada laporan keuangan DPD adalah adanya aset tetap renovasi yang belum diserahkan kepada entitas pemilik yaitu MPR, DPR dan Sekretariat Negara (Setneg) dan masih tercatat dalam neraca DPD per 31 Desember 2019.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Sekjen DPD agar memproses serah terima aset tetap renovasi kepada Setjen MPR, Setjen DPR, serta Setneg) dengan menyusun dan menetapkan berita acara serah terima ATR.

Selain Achsanul Qosasi juga turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas beserta staf pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK lainnya.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ragam

Dilakukan Secara Virtual, Indonesia-Thailand Gelar Sendratari Ramayana Bersama

Published

on

ist/net
Continue Reading

Kesehatan

Bantu Anak Penderita Penyakit Jantung, BCL akan Gelar Konser Amal

Published

on

ist/net
Continue Reading

Headline

Beredar Isu HRS Meninggal Dunia Karena di Tabrak Onta, PA 212 Bantah Keras

Published

on

Continue Reading
Loading...