Connect with us

Hukum

JPU Tuntut Putra Siregar Didakwa Langgar UU Kepabeanan

Published

on

Realitarakyat.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Putra Siregar melanggar pasal l 103 huruf D undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam kasus penyimpanan jual beli handphone (Hp) ilegal.

“Terdakwa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103,” kata Jaksa Penuntut Umum, Elly Supaini, dalam bacaan isi dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020).

Dalam dakwaan tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai atas tindakan Putra Siregar itu telah dilakukan pada tahun 2017.

Pada saat itu, Putra Siregar baru saja memulai usaha jual-beli handphone yang diperolehnya dari hasil penyalur handphone bernama Jimmy, dan langsung membuka toko di wilayah Condet, Jakarta Timur.

“Menjual beberapa jenis handphone yang berasal dari pembelian oleh terdakwa di batam dan juga pembelian berasal dari Jimmy (DPO),” ungkap Elly dalam kutipan isi dakwaan itu.

Lebih lanjut, dalam dakwaan tersebut. juga disebutkan bahwa pihak Bea Cukai mendapatkan informasi dari masyarakat adanya potensi penimbunan dan penjualan barang illegal yang digerakan oleh Putra Siregar di tokonya.

Atas hal tersebut, pada Jumat (10/12/2017) dua orang anggota Bea dan Cukai mendatangi toko Putra Siregar guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan langsung memeriksa kode IMEI sejumlah handphone yang diperjual belikan di toko Putra Siregar.

“Setelah memperkenalkan diri sebagai dengan menunjukan identitas sebagai pegawai Bea dan Cukai Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang berada di toko tersebut dengan cara melakukan pengecekan secara acak terhadap Nomor IMEI handphone yang ada di toko tersebut dengan mempergunakan website http://kemenperin.go.id/imei,” ujar isi dakwaan itu.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 150 hp yang diperjual belikan di toko Putra Siregar yang tidak terdaftar dalam sistem Kementerian Perindustrian, dan langsung dilakukan penyitaan oleh pihak Bea dan Cukai.

Namun tak hanya disitu, tim juga menyita ratusan unit handphone milik Putra Siregar dua toko cabang lainya, yakni di kawasawan Jalan Raya Sawangan Depok dan Jalan KH Hasyim Azhari, Cipondoh, Tanggerang Selatan.

Dari hasil penyitaan itu, total handphone ilegal yang diperjual-belikan oleh Putra Siregar, sebanyak 190 unit hp ilegal.

Dalam penghitung kerugian dan denda yang harus di bayar oleh Putra Siregar, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 15.041.668 dan Pajak Penghasilan (PPH) senilai Rp. 11.281.251, sehingga total pajak yang tidak dapat diterima negara karena ulah Putra Siregar sebesar Rp.26.332.919.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

KPK Telusuri Aliran Uang Hasil Kebun Sawit Nurhadi Di Sumut

Published

on

Continue Reading

Hukum

Perolehan Denda Yustisi Protokol Kesehatan di Jateng Capai Rp55,8 Juta

Published

on

ist/net/ant
Continue Reading

Hukum

KPK Eksekusi Fahmi Darmawansyah ke Lapas Sukamiskin

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...