Connect with us

Headline

Kasus Suap Mahkamah Agung, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan Diperiksa KPK

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, memanggil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan Hilman Lubis dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Hilman Lubis diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks sekertaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD) yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Yang bersangkutan (Hilman Lubis) di agendakan sebagai saksi untuk tersangka NHD( Nurhadi ),” kata Ali kepada wartawan, Selasa (11/08/2020).

Tak hanya Hilman Lubis, KPK juga memanggil seorang PNS sebagai saksi yaitu Bahrain Lubis dan seorang Notaris dan PPAT yaitu Musa Daule, SH. Mkn.

Sebelumnya, KPK pada tanggal 16 Desember 2019 telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Dalam perkara ini, mantan Sekretaris MA Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE) swasta yang juga menantu dari Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK, yaitu penerimaan suap sejumlah Rp 150 juta dan 50.000 dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar melakukan penundaan pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

Nurhadi dan Rezky disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 5 Ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Tidak Main – main, Dua Kapolsek Dicopot Gegara Melanggar Maklumat Kapolri

Published

on

Continue Reading

Daerah

Illegal Logging Masih Marak, Polres Kapuas Tangkap Ratusan Potong Kayu Olahan Tanpa Dokumen

Published

on

Continue Reading

Headline

Terus Bertambah, IDI: Sudah 123 Dokter Meninggal Akibat Covid

Published

on

Continue Reading
Loading...