Connect with us

Headline

Ternyata Tidak Semua ASN Terima Gaji Ke 13, Ini Daptar ASN Yang Tidak Nerima

Published

on

Realitarakyat.com – Gaji ke-13 2020 untuk para PNS, pensiunan, anggota TNI-Polri hingga pegawai non-ASN dipastikan cair mulai hari ini, Senin (10/8/2020). Kepastian soal waktu pencairan gaji ke-13 2020 tersebut, sebelumnya diketahui usai Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2020.

PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketigabelas tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, tersebut resmi berlaku pada 7 Agustus lalu.

Sekitar dua pekan sebelum PP ini terbit, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan, bahwa pencairan gaji ke-13 akan dilaksanakan pada Agustus 2020.

Keterangan Sri Mulyani, yang dilansir laman Kemenkeu, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pencairan gaji ke-13, totalnya mencapai Rp28,5 triliun. Anggaran ini terdiri atas dana dari APBN sebesar Rp14,6 triliun dan APBD semua daerah senilai Rp13,89 triliun. Khusus untuk anggaran dari APBN, sebanyak Rp6,73 triliun akan dipergunakan membayar gaji dan tunjangan ke-13 bagi ASN di pemerintah pusat.

Sementara Rp7,86 triliun sisanya digunakan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan. Adapun anggaran dari APBD diperuntukkan pembayaran gaji ke-13 bagi para Aparatur Sipil Negara di daerah.

Merujuk kepada PP Nomor 44 tahun 2020, tepatnya pasal 2, pencairan gaji ke-13 tahun ini akan dibayarkan kepada sejumlah golongan aparat negara sebagai berikut:

– PNS

– Prajurit TNI

– Anggota Polri

– PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri

– PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi induknya

– PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI penerima uang tunggu

– Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur – Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang

– Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan

– Staf khusus di lingkungan kementerian

– Hakim ad hoc

– Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas – Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU

– Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

– Penerima Pensiun atau Tunjangan

– Calon PNS

Sedangkan pasal 4 PP Nomor 44 tahun 2020 mengatur bahwa gaji ke-13 tahun ini tidak diberikan kepada para pejabat negara, dengan perincian sebagai berikut:

– Presiden dan Wakil Presiden

– Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR

– Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR

– Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD

-Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung di Mahkamah Agung

– Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi – Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

– Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial

– Ketua dan Wakil Ketua KPK

– Menteri dan jabatan setingkat menteri

– Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh – Gubernur dan Wakil Gubernur

– Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

– Wakil menteri

– Anggota DPRD

– PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

– PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

BMKG : Jakarta Cerah Berawan Hingga Malam hari

Published

on

Continue Reading

Headline

Soal Film G30/S/PKI, Mahfud MD: Saya Selalu Nonton karena Bagus Dramatisasinya

Published

on

Continue Reading

DPR

Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanudin : Gatot Nurmantyo Bohong, Dia Dicopot Bukan Karena Film PKI

Published

on

Continue Reading
Loading...