Connect with us

Headline

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dapat Bintang Tanda Jasa, Mahfud MD: Kita Tetap Objektif

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian tanda jasa tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Mahfud menyatakan, sikap kritis yang diperlihatkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah tak menjadikan kedua politikus tersebut tak berhak mendapatkan tanda jasa. Pemerintah, menurut dia, tetap harus bersikap objektif.

“Kita tidak boleh menolak. Secara objektif misalya kalau mengatakan itu kan orang yang antipemerintah, sangat kritis, ya kan itu tidak boleh orang kritis itu haknya tidak diberikan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Mahfud menuturkan, keputusan pemerintah memberikan penghargaan kepada Fadli dan Fahri telah melalui seleksi dan keduanya mereka dinyatakan lolos. Fahri Hamzah dan Fadli Zon diusulkan mendapat Bintang Mahaputera Nararya karena berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai wakil ketua DPR selama satu periode.

“Fahri Hamzah dan Fadli Zon itu diusulkan kepada presiden mendapat bintang, ya kita seleksi. Yang mengusulkan siapa? DPR. Mereka pernah menjadi wakil ketua DPR penuh satu periode. Kemudian kita seleksi dan teliti dan memenuhi syaratnya,” katanya.

Penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, Mahfud memaparkan bisa diperoleh mantan menteri atau pimpinan lembaga negara saat mereka purna tugas dan disusulkan lembaganya masing-masing.

“Selama ini mantan menteri kemudian mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu selalu diusulkan sejak adanya UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan,” ujarnya.

Sejak UU itu dikeluarkan di Tahun 2009, Mahfud mengatakan, pada 2010 pemberian tanda jasa mulai ditradisikan di dalam acara kenegaraan. Menurut dia, hanya ada satu masalah yang akan membuat hak para pejabat mendapatkan tanda jasa gugur, yakni terjerat masalah hukum.

“Semuanya, tidak terkecuali bahwa mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu ya mendapatkannya selama tidak terkena masalah hukum. Bahwa kemudian ada yang mendapatkan masalah hukum sesudah mendapat itu soal kemudian karena kan syaratnya itu pada saat diusulkan dan kemudian diusulkan dan disetujui itu tidak ada masalah hukumnya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 53 orang tokoh dalam rangka memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia.

Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengatakan pemberian anugerah tanda jasa ini didasari Keputusan Presiden Nomor 51, 52, dan 53/TK/TH 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Nomor 79, 80, dan 81/TK/TH 2020 tanggal 12 Agustus 2020.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Menantu Jokowi, Boby Nasution Laporkan harta Kekayaan Sebesar Rp 54.8 Miliar

Published

on

Continue Reading

Headline

Inilah Daftar Lengkap Nama – Nama 56 Pati TNI yang Dimutasi

Published

on

Continue Reading

Headline

Per Hari Ini Saja Jumlah Kasus Covid Bertambah 4.494 kasus, Total saat Menjadi 271.339 kasus

Published

on

Continue Reading
Loading...