Connect with us

Headline

KPK Dalami Dugaan pemerasan Yang Dilakukan Oknum Jaksa

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan atau kesaksian 63 kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Mereka diduga telah diperas oleh sejumlah oknum jaksa terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa tim sedang melakukan kegiatan di Indragiri Hulu terkait adanya dugaan pemerasan tersebut.

“Benar, ada kegiatan KPK di sana (Kabupaten Indragiri Hulu),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta,Jumat (14/8/2020).

Ali menjelaskan, ada kegiatan permintaan keterangan tersebut dilakukan KPK di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis hari ini. Namun dia masih enggan menyampaikan detail dari proses penyelidikan.

“Karena masih proses penyelidikan, saat ini kami (KPK) untuk sementara belum bisa menyampaikan detil kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya.

Mengutip Kantor Berita Antara, sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan 63 kepala SMP itu. Hal tersebut disampaikan Rahardjo Budi Kisnanto, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau. Menurut Rahardjo, oknum jaksa itu terancam hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat.

“Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung,” kata Raharjo Budi Kisnanto.

Berdasarkan informasi, sedikitnya ada 5 oknum jaksa kini tengah menanti sanksi itu. Rahardjo menjelaskan, pemberian sanksi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Akibat adanya dugaan pemerasan ini, maka sebanyak 63 kepala sekolah telah mengajukan pengunduran diri secaa bersamaan (massal) dari jabatannya. Mereka mengaku tertekan terkait pengelolaan dana BOS.

Kasus ini berawal ketika ada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang membuat laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu. Kasus pengelolaan dana BOS itu sebenarnya sudah ditangani oleh pihak Inspektorat.

Pihak kejaksaan setempat juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa oknum kepala sekolah SMP. Namun diduga ada sejumlah oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu. Mereka kemudian diduga memeras dengan meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah yang bersangkutan.

Raharjo mengatakan bahwa saat ini sejumlah kepala sekolah itu telah kembali bertugas atau bekerja. Rencana pengunduran diri mereka ditolak oleh dinas pendidikan setempat. Rahardjo mengatakan bahwa pihak Kejati Riau memberikan jaminan, sehingga kepala sekolah tersebut tetap bisa bertugas.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Ternyata Indonesia Belum Belum Masuk 10 Besar, Berikut 10 Negara Terparah Kasus Covid 19

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Akibat Covid, Bukit Asam Hanya Bisa Cetak Laba Bersih Sebesar Rp 1,28 T

Published

on

Continue Reading

Headline

Wiku Adisasmito : Rapid Test Antigen Bisa Digunakan di Indonesia

Published

on

Continue Reading
Loading...