Connect with us

Headline

Boni Hargens : Radikalisme Subur Era SBY, Pemerintah Sekarang Memperbaikinya

Published

on

Realitarakyat.com – Sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, menjadi masa inkubasi yang sangat kondusif bagi kelompok radikal.

Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Demikian diutarakan Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens.

“Mereka (kelompok radikal) bertumbuh kembang dan menancapkan kaki ke dalam birokrasi, kementerian, institusi negara, dan pemerintahan umumnya mulai dari pusat ke daerah,” kata Boni, Rabu (9/9/2020).

“Begitu Presiden Jokowi muncul (menggantikan SBY), mereka (kelompok radikal) jelas tidak happy. Itu sebabnya mereka melakukan pembangkangan secara terbuka dan diam-diam. Mereka yang berada di luar pemerintahan melakukan pembangkangan terbuka seperti yang lakukan oleh ormas garis keras dan anasir mereka di media sosial yang selalu menyerang pemerintah sejak 2019,” ujarnya menambahkan.

Mereka yang berada dalam pemerintahan, sambung Boni, terutama dalam birokrasi, biasanya melakukan pembangkangan dengan cara menghambat realisasi kebijakan pemerintah, sampai mempersulit impementasi kebijakan yang mudah.

“Sehingga setegas apapun presiden dalam memberikan perintah, eksekusi di lapangan akan selalu lamban,” sambung Boni.

Itulah kenapa, kata dia, perlu ada skenario deradikalisasi yang serius di tubuh birokrasi. Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi, menurut Boni sudah berusaha keras dengan porsinya untuk memerangi ancaman ini.

“Ide sertifikasi ulama itu sudah muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2019 lalu dan belum jalan. Padahal itu bagus seperti diterapkan di Singapura, Turki, dan beberapa negara lain,” tutup Boni.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama RI, Fachrul Razi diwawancara habis-habisan oleh Komisi VIII DPR RI mengenai rencana kebijakan sertifikasi bagi ulama, hingga pernyataan ‘radikalisme good looking’. Hal tersebut menjadi pembahasan hangat dalam Rapat Kerja (Raker) antara DPR dan Menag Fachrul, Selasa (8/9/2020).

Berdasarkan fenomena di Senayan tersebut, Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, memberikan sedikit pandangan, bukan untuk membela atau mendukung apalagi menjatuhkan siapapun, akan tetapi menyajikan benang merah kenapa sampai muncul wacana sertifikasi, deradikalisasi, hingga pernyataan ‘radikalisme good looking’.

Keadaannya sekarang ini, politik identitas menjadi trend yang menguat secara global, terutama di dekade kedua Abad ke-21. Apa yang diterjadi di Indonesia adalah bagian dari gejala mondial yang tak terbendung. Di Indonesia, kelompok radikal keagamaan mengusung agenda politik berbalut ayat kitab suci dengan tafsir yang sempit.

Tetapi di banyak tempat, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan yang tegas dan keras untuk merespons kebangkitan mereka.

“Di Arab Saudi dan banyak negara Timur Tengah, bendera khilafah yang oleh orang Indonesia kerap diidentikkan dengan bendera HTI, dianggap sebagai bendera teroris, sehingga dilarang untuk dikibarkan,” kata Boni Hargens, Rabu (9/9/2020).

Siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera itu (di Arab Saudi), akan ditangkap dan diproses secara hukum.

“Itu sebabnya dulu Habib Rizieq sempat ditangkap dan diperiksa kepolisian di sana (Arab Saudi) saat ditemukan adanya bendera itu di dinding rumah kontrakannya,” sambungnya.

Anehnya, menurut Boni, sebagian masyarakat Indonesia melihat bendera HTI itu lebih sakral daripada bendera kebangsaan Merah Putih. Mereka menolak menghormati bendera nasional, tetapi kalau bendera HTI mereka cium.

“Itu saya temukan di lapangan sebelum Pilpres 2019 kemarin,” ucapnya menambahkan.

“Saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan politik identitas di kekinian Indonesia sudah mengarah pada gerakan politisasi agama, bukan pada upaya memperjuangan identitas kelompok dengan memakai perangkat demokrasi. Mereka yang kita sebut “kelompok radikal” mempunyai cita-cita ingin mengubah sistem negara karena mereka melihat demokrasi sebagai sistem thogut. Ini jelas ancaman yang nyata dan serius terhadap keberlangsungan demokrasi, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI ke depan,” tegas Boni.

Untuk itu, perlu ada kajian yang komprehensif dan penguatan kebijakan oleh negara. Upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus diperkuat dengan adanya kebijakan lain di bidang sosial, politik, dan ekonomi, yang membatasi peluang terjadinya perluasan atau proliferasi gagasan radikal. (Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Pemerintah China Bantah Telah Menghancurkan Ribuan Mesjid Xinjiang

Published

on

Continue Reading

Headline

Menteri PUPR Optimistis Tol Pekanbaru-Dumai Mampu Percepat Distribusi Logistik

Published

on

Continue Reading

Headline

Gatot Nurmantyo : Jika RUU HIP Disahkan, Terjadi Pertumpahan Darah

Published

on

Continue Reading
Loading...