Connect with us

Headline

Kotak Kosong Bukan Kesalahan Rakyat tapi Kesalahan Parpol Yang gagal!

Published

on

 

Oleh Erwin Syahfutra S SH

 

 

Pilkada Serentak 2020 mulai memasuki babak baru, Tahapan pendaftaran sudah di tutup, Himbauan tidak membawa massa saat pendaptaran ke Kantor KPUD saat mendaftar agar tidak medatangkan klaster covid 19 berkali kali disampaikan, namun pemandangan itu tetap saja terlihat bahkan seakan tidak ada Pandemi Corona, Terlihat beberapa Paslon datang dengan kerumunan massa pendukung.

Bakal Calon Peminpin Daerah dari hal kecil telah memperlihatkan ke Publik bahwa mereka tidak patuh akan hukum.

Namun jika bicara Soal siapa yang terpilih menjadi Kepala Daerah apakah yang patuh Hukum atau yang tidak mengindahkan himbauan,atau apakah tokoh yang terkenal atau orang pintar dengan sejuta ide atau orang yang banyak uang , yang setiap saat bertemu massa pendukungnya sealalu morogoh kantong.

Soal Visi Misi itu selalu terabaikan, dan nasib rakyat selalu menjadi Umbaran janji kampanye, Hampir setiap saat Perhelatan Baik itu Pileg, Pilkada maupun Pilpres bahkan Pemilihan Kepala Dusun dan Kepala Desa hal itu di Umbar.

Tentang hal ini, Saya banyak menemui masyarakat pemilih, ternyata banyak warga yang masa bodoh dengan pilkada. Katanya, warga itu lebih suka duduk-duduk di kedai kopi ketimbang ke TPS (tempat-tempat pemungutan suara) untuk menggunakan hak pilihnya.

Ketika ditanyakan kenapa tidak memilih seorang calon kepala daerah yang kejujurannya sudah terbukti, dan diyakini bisa membawa provinsi ini lebih maju? Para warga yang sudah masa bodoh itu menjawab: “Ah, siapa pun pejabatnya, nasib kami hanya akan begini terus. Lalu untuk apa mencoblos?”

Mereka pasti merasa tertipu sebab tahun demi tahun sejak pilkada awal mulai Pilkada langsung oleh rakyat banyak kepala Daerah yang setelah menjabat lupa akan janjinya dan bahkan kerap tidak pernah lagi turun ke masyarakat, sehingga muncul pemikiran mereka jika ada orang baru yang berbuat baik atau ramah langsung menuduh ” ingin Caleg atau Ingin Maju Pilkada” dan yang lebih parah setelah jadi Kepala daerah ini tertangkap dan dipenjara karena korupsi! Terlebih lagi aroma pilkada yang bernuansa SARA dan black campaign di berbagai daerah membuat prihatin. Pemimpin yang dihasilkan melalui cara-cara yang tidak demokratis, curang, apalagi dengan mempermainkan agama, tidak akan membawa kebaikan bagi semua.

Yang juga menarik dalam Pilkada serentak 2020 ini adalah fenomena kotak kosong.

Padahal seharusnya Parpol belajar dari pemilu kada 2018 yang lalu, saat itu Parpol di permalukan masyarakat, dengan mengalahkan suara partai Politik di Pilkada.

Di Pilkada 2018 itu Nasib sial dialami oleh pasangan tunggal calon walikota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi. Keduanya kalah dari kotak kosong. Sejauh ini, berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) pasangan ini meraih hanya sekitar 46% suara sementara kotak kosong diisi sekitar 53% suara.

Kenapa pilkada hanya diikuti oleh satu paslon? Ini menjadi persoalan yang memalukan sebenarnya, dan tidak perlu terjadi. Mosok dari antara ratusan ribu warga atau mungkin jutaan masyarakat di satu daerah tidak ada lebih dari dua orang yang bisa diajukan untuk menjadi calon pemimpin, supaya tidak ada kotak kosong? Kata para ahli dan orang-orang pandai, paslon tunggal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Lha, kalau memang tidak sesuai, kenapa pilkada digelar juga? Mestinya kan pilkada di daerah ini ditunda hingga ada beberapa calon yang layak maju. Soal siapa yang mengisi kekosongan pemerintahan sebelum ada pejabat definitif, toh UU sudah mengatur soal itu.

Prinsip keadilan dalam demokrasi menjadi sumir apabila misalnya pasangan calon walikota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi nanti didiskualifikasi. Padahal mereka meraih suara yang cukup signifikan 46%.

Bandingkan dengan sejumlah daerah lain, di mana paslon yang hanya meraup sekitar 30% suara dinyatakan sebagai pemenang, hanya karena paslon yang ikut pilkada lebih dari satu. Kalau dianalogikan, mana yang lebih representatif: apakah paslon yang meraup suara pemilih sebanyak 46% atau 30%?

Kemudian, kenapa terjadi fenomena kotak kosong? Ini jelas kesalahan parpol-parpol yang salah satu fungsinya adalah mencetak kader-kader pimpinan, baik di daerah maupun nasional. Walaupun baru baru ini Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat diskusi di Anyer dengan tema MPR Rumah Kebangsaan mengatakan Kotak Kosong terjadi akibat tingginya syarat kursi untuk pilkada, menurut saya itu hanya alasan, seharusnya kan Parpol bisa loby – loby dengan Parpol lain.

Kembali ke Kotak Kosong. Teramat ironis apabila mengingat dewasa ini ada beberapa parpol di negeri ini. Ini sangat mewah, terlebih lagi bila dibandingkan dengan Amerika yang hanya punya dua parpol: Demokrat dan Republik.

Dan dari belasan parpol kita itu, beberapa di antaranya bahkan sudah tergolong kawakan karena sudah menimba banyak pengalaman mengikuti pemilu dan pilkada.

Namun setiap musim pilkada selalu kesulitan menempatkan seorang calon kepala daerah. Begitu sulitkah menemukan lebih dari satu orang calon pemimpin dari ratusan ribu warga di satu daerah?

Maka ke depan, apabila parpol tidak mengusung calon pimpinan daerah atau pimpinan nasional, sebaiknya parpol ini diberikan sanksi berat dan serius, misalnya didiskualfikasi dari daftar peserta pemilu.

Ini penting, sebab bagaimana sebuah parpol mampu “menyejahterakan rakyat banyak” sementara cuma memilih dua-tiga orang kader terbaiknya saja tidak becus?!

Negara kita menganut prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Maka pilkada pun harusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Tidak pakai SARA. Pemimpin yang terpilih itu tugasnya melayani semua warga masyarakat tanpa memandang latar-belakang agama, suku, ras, asal domisili, dsb.

Seorang kepala daerah yang terpilih, tugasnya adalah membangun dan memajukan daerahnya supaya kehidupan seluruh rakyat sejahtera, aman dan nyaman.

Maka sangat keliru bila seorang kepala daerah justru lebih banyak mengurusi hal-hal yang bersifat keagamaan. Sebab itu tugasnya para tokoh dan pemuka agama yang sudah sangat banyak jumlahnya di negeri ini.

Semoga Pilkada tahun ini, secara umum lancar dan aman, dan kiranya demokrasi kita semakin matang dan memberikan manfaat positif bagi segenap rakyat.

Seorang kepala daerah yang terpilih, kedepan diharapkan tugasnya adalah membangun dan memajukan daerahnya supaya kehidupan seluruh rakyat sejahtera, aman dan nyaman.

Maka sangat keliru bila seorang kepala daerah justru lebih banyak mengurusi hal-hal yang bersifat keagamaan. Sebab itu tugasnya para tokoh dan pemuka agama yang sudah sangat banyak jumlahnya di negeri ini.

Semoga dalam Revisi UU Pemilu dan Pemilu kada kedepan Penomena kotak kosong ini menjadi perhatian serius oleh semua anggota DPR RI dalam membuat Undang – Undang.***

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Menteri PUPR Optimistis Tol Pekanbaru-Dumai Mampu Percepat Distribusi Logistik

Published

on

Continue Reading

Headline

Gatot Nurmantyo : Jika RUU HIP Disahkan, Terjadi Pertumpahan Darah

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Airlangga : Dukung Ekonomi di Tengah Pandemi, Pemerintah Andalkan Pilkada hingga APBN

Published

on

Continue Reading
Loading...