Connect with us

Ekonomi

Eks Wamen BUMN Era SBY Diperiksa KPK Terkait PT DI

Published

on

Realitarakyat.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa mantan Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin Yasin, dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN, Hambra.

Keduanya merupakan mantan pejabat BUMN diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pemasaran dan penjualan di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun anggaran 2007 hingga 2017, untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami mengenai kewenangan BUMN terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DI. Terutama terkait pengesahan dokumen bagi mitra penjualan PT DI.

“Penyidik mengonfirmasi keterangan kedua saksi tersebut mengenai kewenangan kementerian BUMN dalam RUPS untuk pengesahan dokumen bagi mitra penjualan di PT DI,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi ulang, Selasa (15/9/2020).

Sementara itu, usai diperiksa Yasin enggan berkomentar banyak mengenai materi yang didalami penyidik. Yasin menyerahkan hal tersebut kepada koleganya, Hambra.

“Ke pak Biro Hukum (Hambra),” kata Yasin di pelataran Gedung KPK.

Sementara Hambra mengaku dicecar tim penyidik mengenai prosedur RUPS PT DI. Hambra mengklaim hanya menjelaskan mengenai prosedur hukum PT DI.

“Prosedur RUPS. Kita hanya menjelaskan mengenai prosedur hukum, karena kita tidak terlibat di situ, jadi kita nggak tahu tentang fakta,” katanya.

Hambra mengaku, tak mengetahui mengenai mekanisme pemasaran di PT DI. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan internal PT DI.

“Itu kan internal perusahaan. Jadi prosedurnya kementerian tidak tahu,” katanya.

Hambra mengklaim, tidak tahu menahu mengenai adanya sejumlah dana kickbak yang mengalir ke direksi PT D,I maupun pihak lain yang saat ini sedang diusut KPK. Hambra menyebut, saat korupsi ini terjadi belum menjabat sebagai Kabiro Hukum Kementerian BUMN.

“Tidak tahu (dana kickback), tidak ada sama sekali pembicaraan itu dan tidak tahu apa-apa juga. Karena itu semua terjadi sebelum kita jadi Kepala Biro Hukum,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun anggaran 2007-2017. Kedua tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso (BS) dan bekas Direktur Niaganya, Irzal Rinaldi Zailani.

Keduanya diduga telah melakukan kontrak kerjasama fiktif dengan sejumlah perusahaan. Atas perbuatannya, kedua mantan petinggi PT DI tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar Amerika Serikat atau dengan nilai total keseluruhan Rp330 miliar.

Atas perbuatannya, kedua teraangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Marwan Jafar: Tak Perlu Khawatir, Ancaman Resesi Bukan Akhir dari Segalanya

Published

on

ist/net
Continue Reading

Ekonomi

Kementerian BUMN Klaim Telah Salurkan Donasi Penanganan COVID Sebesar Rp341 Miliar

Published

on

ist/net
Continue Reading

Ekonomi

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Malaysia di WPP-NRI Selat Malaka

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...