Connect with us

Headline

Program BBM 1 Harga Ala Jokowi Kembali Dipertanyakan

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah menargetkan jumlah penyalur dari Program Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Harga tahun ini bertambah 83 penyalur baru. Akan tetapi sampai September baru bertambah 5 penyalur baru.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa merinci sampai 11 September 2020 selain lima penyalur yang sudah beroperasi, sebanyak 15 penyalur lainnya masih pada tahap perizinan dari Pemerintah Daerah (Pemda), 61 penyalur pada tahap pembangunan, dan dua penyalur sedang tahap evaluasi PT Pertamina (Persero).

Secara akumulatif sejak 2017 sudah terdapat 175 penyalur BBM 1 Harga, terdiri dari 165 penyalur BBM 1 Harga dilaksanakan oleh Pertamina dan 10 penyaluran BBM 1 Harga dilaksanakan oleh AKR.

Melalui Program BBM 1 Harga ini, menurutnya masyarakat di mana pun bisa menikmati harga BBM sama dengan harga di ibu kota yakni untuk Solar Rp 5.150 per liter dan Premium Rp 6.450 per liter.

“Untuk tahun 2020 ditargetkan terbangun 83 penyalur BBM 1 Harga, dan hingga saat ini sudah beroperasi lima penyalur. Selebihnya 10 penyalur tahap perizinan, 61 tahap pembangunan, dan dua tahap evaluasi Pertamina,” ungkapnya , Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan jumlah penyalur BBM 1 Harga ini ditargetkan mencapai 500 penyalur sampai 2024. Sepanjang 2020-2024 akan dibangun sebanyak 330 penyalur, dengan rincian sebanyak 83 penyalur pada 2020, 76 penyalur pada 2021, dan 72 penyalur pada 2022.

Kemudian pada 2023 ditargetkan sebanyak 56 penyalur dan 2024 sebanyak 43 penyalur.

“Hingga 2024, sesuai kewajiban yang ditentukan pemerintah, diharapkan terbangun sebanyak 500 penyalur BBM 1 Harga,” ujarnya.

Realisasi penyaluran BBM 1 Harga sejak 2017 sampai 2020 menurutnya telah mencapai 134.830 kilo liter (kl) untuk solar dan 283.363 kl untuk premium. Volume itu menurutnya berasal dari 175 penyalur yang sudah beroperasi.

Mendengar realisasi program tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan bagaimana BPH Migas melakukan pengawasan agar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia tetap menikmati BBM 1 Harga tersebut.

“BBM 1 Harga bagaimana monitoringnya? dan bagaimana kalau tutup?” tanyanya.

Anggota Komisi VII yang lain Saadiah Uluputty pun berpendapat dengan tidak adanya perwakilan BPH Migas di daerah membuat pengawasan hanya dilakukan di pusat-pusat provinsi. Oleh karena itu, menurutnya tak ayal bila di pulau-pulau kecil petani dan nelayan mengeluh karena kelangkaan BBM.

“Ketersediaan BBM di lapangan tidak ada. Kawal BBM 1 Harga untuk dorong pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Menanggapi hal ini Kepala BPH Migas mengatakan jika pihaknya punya ide lain di luar BBM 1 Harga yakni melalui sub penyalur, yang akan disuplai dari SPBU terdekat di mana biaya angkutnya diatur oleh Bupati. Selain itu bisa dijangkau melalui Pertashop, stasiun pengisian bahan bakar mini yang diluncurkan Pertamina.

“Sub penyalur untuk BBM bersubsidi yakni Solar dan Premium, sementara Pertashop untuk Pertamax. Sebanyak 1.500 lokasi mau dibangun Pertashop. Kalau dibangun termasuk di Indonesia Timur kita bisa geser Pertamini, pom bensin mini yang ilegal,” jelasnya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Inilah Sosok Nenek di India yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Majalah Time

Published

on

Continue Reading

Headline

Pemerintah China Bantah Telah Menghancurkan Ribuan Mesjid Xinjiang

Published

on

Continue Reading

Headline

Menteri PUPR Optimistis Tol Pekanbaru-Dumai Mampu Percepat Distribusi Logistik

Published

on

Continue Reading
Loading...