Connect with us

DPR

Abdul Wahid : Komersialisasi Pendidikan Tidak Boleh Terjadi

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Wahid menolak, klaster pendidikan masuk dalam konsep Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Menurutnya, bila dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Komersialisasi pasti kepentingannya bisnis. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masalah ini nanti bisa merambah pula ke pesantren,” kata Wahid, Kamis (17/9/2020).

Lebih jauh, politisi PKB ini mengungkapkan, pasti akan ada pertentangan terutama dengan UUD NRI Tahun 1945 ketika klaster pendidikan masuk dalam RUU Ciptaker yang sedang dibahas Baleg DPR.

“Pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD dan diperkuat dengan UU lain,” ujarnya.

“Ini tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tetap harus diatur dalam UU tersendiri,” pungkasnya.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

RUU Omnibuslaw Memuat 10 Materi Klaster Ketenagakerjaan

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Beri Perhatian Serius Soal Maraknya Obat Ilegal Selama Pandemi

Published

on

Continue Reading

DPR

Tim Pansel Komisioner ORI Diharapkan Pertahankan Objektivitas Kinerja

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...