Connect with us

Headline

Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka

Published

on

Realitarakyat.com – Untuk lebih memasifkan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang popular dikenal dengan Sosialisasi 4 Pilar, MPR melakukan kerja sama dengan Universitas Terbuka. (UT).

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 18 September 2020. Dalam penandatanganan kerja sama, pihak MPR diwakili oleh Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono, sedang dari pihak UT diwakili oleh Wakil Rektor UT Liestyodono Bawono Irianto.

Ma’ruf Cahyono mengatakan acara penandatanganan kerja sama MPR dan UT dalam Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan pada hari ini merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dijalin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Rektor UT Prof. Ojat Darojat.

“Pada hari ini merupakan tindak lanjut dari MOU itu”, ungkapnya. “Saya dan Pak Liestyodono menindaklanjuti”, tambahnya.

Menurut Ma’ruf Cahyono, sosialisasi merupakan amanat dari UU MD3 sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut perlu dilakukan secara gotong royong atau kerja sama. “Dengan seluruh element masyarakat”, kata pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Diungkapkan MPR telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai perguruan tinggi. “Sosialisasi memerlukan kerja sama dengan melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali termasuk perguruan tinggi dan kelompok strategis”, paparnya. Ditambahkan, mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa merupakan tanggung jawa semua.

Dituturkan dengan semakin banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak maka Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan lebih dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

Sosialisasi dikatakan harus dilakukan dengan berbagai metode dan mengikuti perkembangan jaman.

“Kita sudah menggunakan informasi teknologi (IT) untuk melakukan sosialisasi”, ungkapnya.

Kemajuan IT itulah yang menurutnya juga perlu dikuasai agar sosialisasi bisa mengikuti perkembangan waktu.

Dalam kerja sama tersebut nanti baik MPR maupun UT akan menyediakan narasumber untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Disebut oleh Ma’ruf Cahyono,sudah banyak akademisi yang mengikuti training of trainers yang digelar MPR. Kegiatan TOT, demikian disebut lebih popular, merupakan kegiatan untuk mencetak narasumber dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi.

“Mereka yang sudah mengikuti TOT bisa kita berdayakan lewat kerja sama ini”, ujarnya.

Ma’ruf Cahyono berharap kerja sama ini bisa dikembangkan dan disinergikan sebab menurutnya antara MPR dan perguruan tinggi, UT, dalam beberapa hal memiliki tugas yang hampir sama yaitu memeberikan edukasi.

Bila di perguruan tinggi ada lembaga penelitian maka di MPR juga ada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian.

Badan ini diungkapkan oleh alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, itu memiliki bidang kajian (penelitian) sangat luas.

“Ada kajian mengenai sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya”, ucapnya.

Bicara mengenai konstitusi saja diakui cakupannya sangat luas meliputi seluruh bidang/dimensj kehidupan bermasyaraka, berbangsa dan bernegara.

“Kalau mengkaji tentang ekonomi, pastinya juga akan mengkaji masalah konstitusi”, demikian pula dengan bidang bidang lainnya, sebutnya.

Selanjutnya ia berharap kerja sama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Liestyodono dalam acara itu mengatakan UT memiliki mahasiswa sebanyak 324.000 orang. Mereka tersebar di seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar negeri.

“Yang berada di luar negeri adalah para pekerja immigrant”, ujarnya. Alumni yang dimiliki UT lebih dari 1,8 juta orang. Lembaga pendidikan ini memiliki 39 wilayah.

“Jadi kami siap melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi”, tuturnya. UT dikatakan mempunyai potensi besar untuk melaksanakan sosialisasi.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Dihari Sumpah Pemuda, Fraksi PKS DPR Raih Teropong Democracy Award 2020

Published

on

Continue Reading

Headline

Supervisi, KPK Bisa Ambil Alih Perkara Kejagung-Polri

Published

on

Continue Reading

Headline

Wapres Ma’ruf Amin: Indonesia Perlu Demokrasi yang Berkualitas

Published

on

Continue Reading
Loading...