Connect with us

DPR

Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanudin : Gatot Nurmantyo Bohong, Dia Dicopot Bukan Karena Film PKI

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menegaskan, pergantian jabatan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, murni karena habis masa jabatan.

Dia juga mengatakan, pencopotan ini tidak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI.

“Dia Bohong , Ngada ngada, Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata TB Hasaduddin dalam keterangan tertulisnya,Kamis(24/9/2020).

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, Gatot menjadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli 2015, dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017. Menurutnya, jika dihitung, waktu pergantian Gatot wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” kata dia.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menyebut, dirinya dicopot sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi karena memberikan instruksi untuk menonton film G30S/PKI.

Gatot pun mengatakan, ia sempat diingatkan seorang temannya yang merupakan politikus PDIP, agar tak melanjutkan instruksi tersebut.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot dalam sebuah wawancara di Youtube.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” sebut Gatot.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi V DPR RI : RUU Jalan untuk Pembangunan Indonesia Timur

Published

on

Continue Reading

DPR

PKS : Rencana Pemblokiran Medsos Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi

Published

on

Continue Reading

DPR

Lampaui 82 Persen, Ini Kata DPR Soal Serapan Anggaran Kemensos

Published

on

Continue Reading
Loading...