Connect with us

Daerah

Sudarso Dinilai Tidak Layak Pimpin Kejari Kabupaten Ende

Published

on

Realitarakyat.com – Sudarso, yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Ende, dinilai tidak layak untuk memimpin Kejari Kabupaten Ende.

Pasalnya, perbedaan perdapat antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Ende dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dr. Yulianto, S. H, MH terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunjukan tidak sejalan dengan pimpinan.

“Kajari Kabupaten Ende, Sudarso dinilai tidak layak untuk pimpin Kejaksaan Negeri Kabupaten Ende karna berbeda pendapat soal penanganan Tipikor di NTT. Ini menunjukan bahwa Kajari Kabupaten Ende dan Kajati NTT tidak sejalan dan tidak memiliki semangat untuk berantas korupsi,” kata Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul Sinaleloe, kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Menurut Paul, dasar hukum dari keikutsertaan masyarakat dalam memberantas korupsi adalah Pertama, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28, Pasal 28C (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3), Pasal 28E (2), Pasal 28E (3), Pasal 28F, Pasal 28H (2), Pasal 28I (1), Pasal 28I (5). Kedua, TAP MPR No.XI Tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ketiga, Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari KKN. Keempat, Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, PP No. 68 Tahun 1999, Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Keenam, PP No. 71 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketujuh, lanjut Paul, PP No. 43 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditambahkan Paul, dari keseluruhan produk hukum terkait keterlibatan masyarakat dalam memberantas korupsi, tidak terdapat 1 (satu) pasal pun yang mewajibkan masyarakat yang hendak melaporkan kasus korupsi wajib dilampirkan dengan hasil PKN dari BPK atau BPKP.

Ditegaskan Paul, poin penting dari keseluruhan produk hukum tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah masyarakat mendapat perlindungan dan penghargaan, jika terlibat dalam mengungkap kasus korupsi.

Poin penting lain dari keseluruhan produk hukum terkait Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Monitoring Sampah Ilegal, Kabupaten Bekasi Bentuk Satgas Lingkungan Hidup

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

Kasus COVID-19 di Sukabumi Hari Ini Bertambah 15 Orang

Published

on

ilustrasi: foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

Kementerian KKP Dukung Ekspor Perdana Kepiting Bakau Hidup dari Papua

Published

on

Continue Reading
Loading...