Connect with us

Luar Negeri

Kemerdekaan Rakyat Palestina dan Perhatian Dunia

Published

on

Realitarakyat.com – Kemerdekaan dan kebebasan merupakan fondasi dasar suatu negara dalam menjalankan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan.

Sayangnya, dua hal yang diperoleh dengan harga mahal itu, masih menjadi mimpi rakyat Palestina.

Pendudukan zionis Israel menimbulkan penderitaan serta kesedihan bagi rakyat Palestina, yang tidak sedikit di antaranya diusir untuk meninggalkan tanah mereka.

Setidaknya sekitar 700.000 orang Yahudi Israel saat ini menduduki Tepi Barat, Palestina. Wilayah itu pun menjadi bagian dari rencana aneksasi (pencaplokan) oleh Israel sebesar 30%.

Presiden Mahmoud Abbas menyebut rakyat Palestina sepenuhnya menolak rencana aneksasi yang diatur dalam “Kesepakatan Abad Ini”, sebuah proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Di bawah kesepakatan Israel berencana untuk mencaplok 33 % wilayah Negara Palestina serta pendudukan Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Suci. Kami dan seluruh dunia telah menolak rencana yang bertentangan dengan semua resolusi internasional yang mengakui negara Palestina pada tahun 2012 sebagai anggota Komunitas Internasional. Kami selalu mendukung perdamaian yang adil dan abadi yang komprehensif,” tegas Mahmoud Abas dalam pidatonya pada Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75, Jumat (25/9/2020).

Abbas menyatakan Israel merupakan pihak yang kerap melanggar resolusi maupun hukum internasional demi menguasai tanah Palestina, termasuk mengabaikan Prakarsa Perdamaian Arab dan Solusi Dua Negara.

“Saya pribadi telah mendedikasikan hidup saya untuk tujuan perdamaian sejak 1988 hingga konferensi Madrid dan Kesepakatan Oslo pada 1993. Dan hingga hari ini kami telah sepakat bahwa kami telah berkomitmen pada prakarsa perdamaian Arab yang menjamin keamanan perdamaian dan hidup berdampingan setelah akhir pendudukan. Israel telah mengingkari semua perjanjian yang ditandatanganinya dan telah merusak solusi dua negara melalui agresinya. Ini telah membunuh dan menangkap orang-orang yang menghancurkan rumah dan melumpuhkan ekonomi. Israel menghancurkan kesempatan terakhir untuk perdamaian,” ungkapnya.

Abbas turut menyoroti normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain bersama Israel dengan difasilitasi Amerika Serikat, telah melanggar inisiatif Perdamaian Arab dan berbagai resolusi yang adil di bawah hukum internasional.

“Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak pernah meminta siapa pun untuk berbicara atau bernegosiasi atas nama rakyat Palestina. Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi yang komprehensif di wilayah kami adalah dengan mengakhiri pendudukan dan memastikan kemerdekaan Negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” terang Abbas.

Abbas meminta PBB untuk menggelar Konferensi Internasional pada awal tahun depan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait, sebagai upaya mencapai proses perdamaian dan menghentikan pendudukan di Palestina oleh zionis Israel.

“Konferensi harus memiliki kewenangan penuh untuk meluncurkan proses perdamaian sejati berdasarkan hukum internasional dan kerangka acuan yang relevan. Ini harus bertujuan untuk mengakhiri pendudukan, memberikan rakyat Palestina kebebasan dan kemerdekaan mereka di negara mereka sendiri di sepanjang perbatasan tahun 1967. Yaitu, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan untuk menyelesaikan semua status akhir masalah ini. Terutama, masalah pengungsi yang sejalan dengan resolusi 194,” ucap Abbas dalam pidato berdurasi sekitar 15 menit itu.

Solusi Dua Negara yang diajukan oleh komunitas internasional sebagai solusi bagi Palestina dan Israel meraih perdamaian yang turut tercantum dalam “Perbatasan 1967”, tampaknya belum menemukan titik terang.

Meski, UEA maupun Bahrain menegaskan normalisasi hubungan bersama Israel merupakan bentuk dukungan perdamaian bagi Palestina-Israel sehingga tercapainya Solusi Dua Negara.

Solusi Dua Negara

Pakar HAM dan Studi Perdamaian dari Universitas Osaka Jogakuin Jepang, Saul J. Takahashi mengatakan, Solusi Dua Negara bahkan dipandang “mati”, sebab Israel tidak pernah tertarik terhadap solusi yang didasari pada kepentingan rakyat Palestina.

“Maksud saya, ini tidak akan terjadi dan alasannya terutama karena Israel tidak pernah tertarik dengan solusi desain secara keseluruhan dikemukakan oleh Komunitas Internasional dan selalu didasarkan pada kepentingan fundamental terhadap rakyat Palestina,” ungkap Takahashi dalam webinar yang digelar Nusantara Palestina Center (NPC), Sabtu (26/9/2020).

Menariknya mantan Wakil Kepala Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) itu menilai, dalam cita-cita meraih kemerdekaan bagi rakyat Palestina penting pula melihat “Solusi Satu Negara” bahwa tanah Palestina sebenarnya adalah milik rakyat kedua negara.

“Solusi Satu Negara” adalah ide kembali ke situasi di mana keseluruhan negara Palestina pada dasarnya adalah milik kedua rakyat. Perjuangan Palestina untuk pembebasan sasional dan untuk negara mereka sendiri bergeser menjadi semacam pergeseran seperti gerakan hak-hak sipil untuk kesetaraan di dalam satu konsulat,” ucapnya.

Takahashi menambahkan, “Solusi Satu Negara” disebutnya jangan sampai menggiring pada pemberian kesempatan kepada Israel untuk memperluas ekspansi di tanah Palestina.

“Israel selalu menginginkan hanya satu negara sejak awal. Mereka hanya menginginkannya untuk diri mereka saja. Ketika kita berbicara tentang satu negara dan satu sistem demokratik yang harus kita waspadai, bahwa kita tidak akan masuk ke dalam situasi terbalik yang pada dasarnya berkaitan dengan ekspansi lainnya dari Israel. Maksud saya itulah yang diinginkan Isreal dan sangat jelas,” paparnya.

Perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka mendapatkan dukungan dari banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada SMU PBB ke-75 Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia selalu berkomitmen memberikan dukungan bagi hak-hak rakyat Palestina, yang merupakan satu-satunya peserta Konferensi Bandung yang belum menikmati kemerdekaan hingga hari ini.

Dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina juga diwujudkan pada pemberian bantuan dana yang telah dimulai sejak 2008.

Dukungan Indonesia dan Dunia Internasional

Diplomat Kementerian Luar Negeri Nico Adam, memaparkan bantuan Indonesia kepada rakyat Palestina pada periode 2016-Februari 2020 mencapai lebih dari 6 juta dolar AS.

“Kami mencatatnya dibagi dalam dua kategori yang pertama dari bantuan pemerintah Indonesia itu lebih kurang 2.7 juta dolar atau 44.47%. Sedangkan, sisanya itu lebih kurang 3.3 juta dolar atau 55.53% ini merupakan bantuan dari masyarakat Indonesia,” ungkap Nico Adam yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Palestina Kedutaan Besar RI (KBRI) Amman, Yordania.

Ditambahkan Nico, bantuan dana dari Indonesia yang telah terlaksana pada 178 program kepada hampir dua juta warga Palestina itu, disalurkan melalui dua organisasi internasional.

“Semua bantuan tadi kita salurkan melalui dua dua saluran yang pertama lebih 2.4 juta USD atau sebesar 39,9% itu disalurkan melalui UNRWA dan 3.6 juta USD atau 60.10% itu disalurkan langsung kepada rakyat Palestina melalui JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization),” ucapnya.

Dukungan dunia internasional yang terus mengalir untuk rakyat Palestina juga disampaikan oleh akademisi dari Pusat Studi Politik Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, India, Mohammed Sirajuddeen.

Dimana menurutnya penting bagi komunitas internasional untuk tidak berhenti mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.

“Saya meminta teman dan kolega saya yang semuanya peduli dengan hak asasi manusia dan prihatin dengan penderitaan pengungsi Palestina dan rakyat Palestina untuk berdiri untuk hak asasi manusia dan kita tidak boleh pergi. Semoga hari baik akan datang,” harapnya.

Sirajuddeen tidak memungkiri, normalisasi hubungan yang dilakukan UAE dan Bahrain bersama Israel, turut membuat sedih masyarakat dunia.

“Kami dengan sedih menyaksikan upaya normalisasi yang dilakukan oleh rezim Arab di Timur Tengah dengan negara apartheid-apartheid Israel, yang sangat dikutuk. Kami menentang semua gerakan ini. Apa yang bisa kita lakukan. Apakah itu untuk memperjuangkan Keadilan Global,” pungkas Sirajuddeen.

Israel dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, semakin percaya diri untuk menguasai tanah Palestina.

Terlebih, langkah zionis itu didukung oleh sekutunya, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump.

Trump menyetujui pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur pada Desember 2017. Padahal, Yerusalem Timur sendiri ditetapkan sebagai Ibu Kota Palestina dalam kesepakatan “Perbatasan 1967”.

Kemudian, diawal Januari 2020 Trump mengajukan “Kesepakatan Abad Ini” yang disebutnya sebagai proposal perdamaian dengan mengizinkan Israel mencaplok wilayah Tepi Barat sebesar 30%.

Baru-baru ini Gedung Putih juga memberikan dukungan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Bahrain bersama Israel.

Lagi-lagi, normalisasi oleh dua negara Timur Tengah bersama zionis itu disebut sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian abadi.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Habib Rizieq Umumkan Dirinya Dalam Waktu Dekat Akan Pulang

Published

on

Continue Reading

Luar Negeri

Pasca Kasus Kematian di Korea, Singapura Tunda Penggunaan Dua Vaksin Flu

Published

on

ilustrasi (ist/net)
Continue Reading

Luar Negeri

Partai Oposisi Desak PM Thailand Mundur, Ini Alasannya

Published

on

ist/net
Continue Reading
Loading...